BANJARMASIN – Opini publik di Kota Banjarmasin kian menguat menyusul polemik proyek Peningkatan Kawasan Dermaga Pasar Baru Tahun Anggaran 2025 yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Proyek yang bersumber dari APBD dengan nilai anggaran Rp1.951.764.000 tersebut menjadi perbincangan luas karena dinilai belum sepenuhnya menjawab ekspektasi kualitas dan transparansi yang diharapkan masyarakat.
Sebagai infrastruktur strategis yang menopang aktivitas ekonomi dan mobilitas warga, Dermaga Pasar Baru memiliki peran vital dalam mendukung geliat perdagangan di kawasan tepian sungai. Namun, munculnya berbagai tanggapan dari masyarakat terkait mutu pekerjaan fisik di lapangan memunculkan tuntutan agar proses pelaksanaan proyek dibuka secara terang dan akuntabel.
Infrastruktur Publik dan Tanggung Jawab Moral
Pengelolaan anggaran daerah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Dengan nilai hampir Rp2 miliar, proyek ini diharapkan menghadirkan konstruksi yang kokoh, aman, serta berstandar teknis tinggi.
Opini yang berkembang di tengah publik menekankan pentingnya pengawasan berlapis, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir. Masyarakat menilai, transparansi bukanlah bentuk kecurigaan, melainkan mekanisme kontrol sosial yang sehat dalam sistem demokrasi.
Dorongan Audit dan Klarifikasi Resmi
Sejumlah elemen masyarakat mendorong agar dilakukan audit menyeluruh, baik secara teknis maupun administratif, guna memastikan seluruh proses telah sesuai dengan regulasi dan spesifikasi kontrak. Lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan aparat penegak hukum dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga integritas penggunaan APBD.
Publik juga berharap adanya pernyataan resmi dari pihak terkait untuk menjelaskan progres pekerjaan, standar material yang digunakan, serta mekanisme pengawasan internal. Klarifikasi terbuka dinilai akan meredam spekulasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Ujian Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Isu ini menjadi momentum refleksi bagi tata kelola pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Infrastruktur yang dibangun dengan dana publik harus mencerminkan kualitas, profesionalisme, dan integritas.
Penguatan sistem monitoring serta evaluasi berbasis transparansi digital dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah polemik serupa di masa mendatang. Dengan demikian, setiap proyek yang dibiayai APBD benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menjaga Kepercayaan Publik
Kepercayaan publik adalah fondasi utama stabilitas pemerintahan. Ketika proyek pembangunan menuai sorotan, respons cepat, terbuka, dan berbasis data menjadi kunci menjaga kredibilitas institusi.
Opini publik yang berkembang saat ini pada dasarnya merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap kualitas pembangunan. Harapannya, proyek Peningkatan Dermaga Pasar Baru tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga berdiri sebagai simbol komitmen pemerintah dalam mengelola anggaran secara bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Hingga kini, masyarakat menunggu langkah konkret berupa penjelasan resmi dan evaluasi menyeluruh agar polemik ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas.
(Raehan)
