BANYUWANGI – Program digitalisasi layanan publik Smart Kampung Banyuwangi, dipresentasikan dalam ASEAN Smart City Network (ASCN), yang dihadiri perwakilan delegasi 10 negara anggota ASEAN di Luang Prabang, Laos.
Selain delegasi dari 10 negara ASEAN, forum yang berlangsung selama 4 hari mulai 29 Juli 2024 hingga 2 Agustus 2024 itu, juga dihadiri perwakilan dari pemerintahan Jepang, Korea Selatan, dan Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat, untuk membahas kerja sama dalam memajukan pembangunan perkotaan yang cerdas dan berkelanjutan.
“Banyuwangi telah masuk network ASCN, bersama dengan Jakarta dan Kota Makassar. Dalam forum itu Banyuwangi diminta sharing tentang pengembangan digitalisasi pelayanan di daerah. Kami saling berbagi praktek-praktek baik terkait program smart city yang dijalankan masing-masing perwakilan negara,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, Budi Santoso, yang hadir dalam forum tersebut.
Di forum tersebut, Budi memaparkan perkembangan Smart Kampung yang merupakan program pengembangan desa terintegrasi dengan memadukan penggunaan TIK dengan kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, pelayanan publik, dan upaya pengentasan kemiskinan.
“Program Smart Kampung untuk memudahkan pelayanan publik hingga tingkat desa, yang dipadu dengan pemberdayaan. Ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi warga,” ungkap Budi.
Lewat Smart Kampung, pemkab juga telah mengembangkan Mal Pelayanan Publik (MPP) digital pertama di Indonesia. MPP Digital di Banyuwangi mengintegrasikan layanan publik secara digital melalui satu aplikasi “Smart Kampung Banyuwangi”.
Masyarakat bisa mengurus berbagai kebutuhan administrasi kependudukan (adminduk) secara mandiri melalui online, termasuk pula pengurusan izin di sektor kesehatan.
“Itulah yang membuat Smart Kampung kini telah diadopsi oleh Pemerintah Pusat, untuk dikembangkan lebih luas lagi dan layanannya menjadi Ina Digital Apps,” terang Budi.
Dalam kesempatan itu, Budi juga sharing progres kerjasama antara Banyuwangi dengan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) Jepang yang diaplikasikan dalam program Road Manager dan Bike Sharing.
“Iya kami dibantu MLIT Jepang untuk pengembangan kedua program ini. Lewat forum ini, Banyuwangi bisa menyerap berbagai inovasi dari program-program smart city kelas dunia. Banyak ide dan gagasan menarik, yang nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Banyuwangi,” ucapnya.
Sementara Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Amran, mengatakan Banyuwangi dipilih menjadi salah satu wakil Indonesia bersama Kota Makassar, DKI Jakarta, dan Kabupaten Sumedang didasarkan pada beberapa faktor.
Selain berprestasi dalam pelayanan publik, dan hasil-hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemkab Banyuwangi meraih 4,50 dengan predikat Memuaskan.
Menurut Amran, inti pembangunan perkotaan cerdas di Indonesia tidak hanya berorientasi pemutakhiran teknologi dan digitalisasi. Namun perlu memiliki fasilitas pelayanan yang terstandarisasi, penyediaan fasilitas, pengoperasian serta pemeliharaan layanan sesuai dengan standar pelayanan.
“Banyuwangi memenuhi standar itu. Bahkan prinsip-prinsip smart city mampu diaplikasikan Banyuwangi di desa-desa,” kata Amran.
(Team/Red)
