Kediri 1 April 2026 – Penerapan sistem barcode dalam distribusi BBM subsidi kembali menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Alih-alih menjadi solusi pengawasan yang efektif, kebijakan ini justru dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan di lapangan.
Sejumlah temuan dan keluhan masyarakat menunjukkan bahwa sistem yang dirancang untuk memperketat distribusi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari aspek teknis hingga potensi celah penyalahgunaan.
Dari Harapan ke Realita: Sistem Dinilai Belum Optimal
Program yang dijalankan oleh Pertamina ini sejatinya memiliki tujuan strategis: memastikan subsidi tepat sasaran dan mengurangi kebocoran.
Namun dalam implementasinya, muncul sejumlah persoalan:
- Akses barcode yang belum merata
- Kendala teknis di lapangan
- Ketergantungan pada sistem digital yang belum stabil
- Dugaan praktik tidak resmi yang memanfaatkan celah sistem
Kondisi ini memunculkan penilaian publik bahwa sistem tersebut belum berjalan optimal dan memerlukan pembenahan serius.
Kritik Keras: Kebijakan Tidak Boleh Membebani Rakyat
Masyarakat menilai bahwa kebijakan publik, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar seperti BBM, seharusnya:
- Mudah diakses
- Sederhana dalam proses
- Memberikan kepastian
Ketika sistem justru menambah kerumitan dan membuka potensi ketidakadilan, maka evaluasi menjadi hal yang tidak dapat ditunda.
Menguatnya Desakan Evaluasi Menyeluruh
Seiring berkembangnya berbagai temuan di lapangan, muncul desakan agar:
- Sistem barcode ditinjau ulang secara menyeluruh
- Efektivitasnya dievaluasi secara objektif
- Alternatif kebijakan dipertimbangkan jika dinilai tidak memberikan dampak signifikan
Sebagian kalangan bahkan menilai bahwa jika suatu sistem terbukti tidak efektif dan justru menimbulkan persoalan baru, maka opsi penghentian atau perombakan total perlu dipertimbangkan secara terbuka.
Penutup: Kebijakan Harus Adaptif, Bukan Dipaksakan
Kebijakan publik bukanlah sesuatu yang kaku. Ia harus mampu beradaptasi dengan realitas di lapangan.
Jika sebuah sistem:
- Tidak efektif
- Menyulitkan masyarakat
- Dan membuka celah penyimpangan
maka langkah evaluasi, perbaikan, bahkan perubahan kebijakan adalah bagian dari tanggung jawab, bukan kelemahan.
Yang terpenting bukan mempertahankan sistem, tetapi memastikan rakyat benar-benar dilayani.
Ganesha Abadi
Media Nasional Independen – Tegas, Kritis, dan Berintegritas
