Musi Rawas – Setelah sempat tertunda selama satu minggu karena rapat sebelumnya hanya dihadiri 10 anggota, DPRD Kabupaten Musi Rawas akhirnya menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2026, Senin (29/9/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, dan dihadiri Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud, Wakil Bupati, Wakil Ketua II DPRD, Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, Forkopimda, OPD, camat se-Kabupaten Musi Rawas, serta para anggota DPRD dari berbagai fraksi.
Dalam sambutannya, Bupati Hj. Ratna Machmud menegaskan bahwa masukan dari fraksi-fraksi merupakan kontribusi penting dalam mewujudkan APBD yang berpihak pada rakyat. “Segala pandangan dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD merupakan catatan berharga bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan secara lebih baik,” ujarnya.
Menanggapi Fraksi Golkar yang menyoroti penyusunan APBD dan peningkatan PAD, Bupati menegaskan bahwa APBD 2026 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, terutama pelayanan publik dan infrastruktur pedesaan. “Optimalisasi PAD akan dilakukan tanpa menambah beban masyarakat, dengan efisiensi belanja daerah yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Yudi Pratama menyoroti isu stunting, jalan rusak, dan distribusi ambulans. Bupati menjelaskan bahwa angka stunting di Musi Rawas turun dari 22,83% (2021) menjadi 15,3% pada 2024, berkat program gizi balita, perbaikan pemukiman, serta layanan kesehatan. “Penanganan stunting tetap prioritas, begitu juga perbaikan jalan dan peningkatan sarana kesehatan. Pengadaan ambulans dilakukan bertahap sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Fitriana meminta agar anggaran digunakan secara optimal tanpa penundaan. Bupati menyambut baik dorongan tersebut dan memastikan efisiensi serta efektivitas anggaran tetap dijaga.
Fraksi NasDem yang menyampaikan pandangan tertulis mengapresiasi penyusunan Raperda APBD 2026 dan menekankan pentingnya pembangunan ekonomi serta pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Bupati menegaskan bahwa APBD akan disusun selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.
Fraksi PKS melalui Zulkifli Lubis menyoroti pemerataan pembangunan desa dan defisit anggaran. Bupati menyatakan sepakat, “Kami berkomitmen membangun infrastruktur pedesaan secara merata serta menjaga defisit dalam batas aman.”
Fraksi PAN melalui Oke Pratama menekankan agar APBD responsif terhadap pelayanan publik dan dijalankan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Bupati menegaskan hal itu sudah menjadi komitmen pemerintah.
Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa (DKB) melalui Siswantoro mendorong peningkatan program pro-rakyat dan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Bupati memastikan program tersebut tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Mengakhiri penyampaiannya, Bupati Hj. Ratna Machmud mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyempurnakan Raperda APBD 2026. “Semoga kerja sama eksekutif dan legislatif dapat melahirkan APBD yang transparan, akuntabel, dan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Musi Rawas,” pungkasnya.
(Erwin)
