Musi Rawas – Setelah sempat tertunda karena minimnya kehadiran anggota dewan, DPRD Kabupaten Musi Rawas akhirnya menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (29/9/2025).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, serta dihadiri Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud, Wakil Bupati, Wakil Ketua II DPRD, Sekretaris Daerah, Forkopimda, OPD, camat se-Kabupaten Musi Rawas, dan anggota DPRD dari berbagai fraksi.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ratna Machmud menegaskan bahwa pandangan, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi menjadi catatan penting untuk penyusunan APBD yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
“Segala pandangan dan saran fraksi DPRD akan kami jadikan acuan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan ke depan,” ujarnya.
Menanggapi Fraksi Golkar, Bupati menekankan APBD 2026 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, terutama pelayanan publik dan infrastruktur pedesaan. Terkait PAD, ia menegaskan optimalisasi akan dilakukan tanpa membebani masyarakat, dengan efisiensi belanja daerah.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti stunting, infrastruktur jalan, dan distribusi ambulans. Bupati menjawab angka stunting berhasil turun dari 22,83% (2021) menjadi 15,3% (2024) berkat program gizi dan layanan kesehatan. Ia juga menegaskan perbaikan jalan serta pengadaan ambulans akan dilakukan bertahap.
Fraksi Gerindra melalui Fitriana mendorong optimalisasi anggaran tanpa penundaan pengeluaran. Bupati menyatakan pemerintah berkomitmen menjaga efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Fraksi NasDem yang menyampaikan pandangan tertulis menekankan pembangunan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan. Bupati menegaskan APBD tetap sinkron dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.
Fraksi PKS menekankan pemerataan pembangunan hingga pelosok desa dan kehati-hatian dalam defisit anggaran. Bupati sependapat dan menegaskan defisit tetap dijaga dalam batas aman.
Fraksi PAN menyoroti perlunya APBD yang responsif terhadap pelayanan publik dengan prinsip efisien, efektif, dan ekonomis. Hal ini ditegaskan Bupati sudah menjadi komitmen pemerintah.
Sementara Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa (DKB) mendorong peningkatan program pro-rakyat serta kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Bupati memastikan program pro-rakyat tetap menjadi prioritas dan kesiapsiagaan bencana akan ditingkatkan.
Bupati Ratna Machmud mengajak seluruh pihak bersinergi menyempurnakan Raperda APBD 2026 agar menghasilkan APBD yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Musi Rawas.
(Erwin Kaperwil Sumsel – Lubuklinggau, Musi Rawas Utara)
