Medan – Puluhan orang tua calon siswa (CASIS) TNI AD yang menjadi korban dugaan penipuan oleh Nina Wati menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Sumatera Utara, Selasa (11/02/2025). Mereka menuntut agar pelaku segera ditangkap dan diadili, serta meminta pengembalian uang yang diduga mencapai puluhan miliar rupiah.
Sejak pukul 09.00 WIB, massa yang tergabung dalam Forum Orang Tua CASIS Korban Penipuan Masuk TNI AD sudah memadati halaman DPRD Sumut. Aksi ini juga didukung oleh sejumlah mahasiswa yang ikut menyuarakan tuntutan keadilan.
Dalam aksinya, para demonstran berusaha menggoyang pintu gerbang kantor DPRD Sumut, mendesak Ketua DPRD Sumut agar keluar dan mendengarkan aspirasi mereka.
Koordinator aksi Faisal Kurniawan menyampaikan beberapa tuntutan utama, yaitu penegakan hukum terhadap Nina Wati yang diduga melakukan penipuan dengan memanfaatkan oknum TNI AD serta fasilitas Rindam dan Kodim I/BB, kebijakan khusus dari TNI AD bagi para korban yang telah menjalani pelatihan militer selama tiga bulan di Rindam I/BB, pengembalian uang yang telah disetorkan korban dalam tempo sesingkat-singkatnya, serta DPRD Sumut segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait guna menyelesaikan kasus ini.
Sejumlah mahasiswa dalam aksi ini bahkan mengancam akan melakukan aksi bakar ban jika tidak ada perwakilan DPRD yang menemui mereka.
Aksi demonstrasi akhirnya mendapat respons dari Wakil Ketua DPRD Sumut, H. Ihwan Ritonga, SE, MM, yang turun langsung menemui massa. Ihwan menegaskan bahwa pihaknya akan mempelajari kasus ini dan menindaklanjuti tuntutan pengunjuk rasa.
“Kami akan segera menjadwalkan RDP bersama pihak terkait guna mencari solusi atas permasalahan ini,” ujar Ihwan Ritonga.
Diketahui, Nina Wati kembali dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut dengan kasus serupa. Ia dilaporkan oleh tujuh orang dengan total kerugian mencapai 40 miliar rupiah. Laporan tersebut telah dilayangkan pada 18 Mei 2024 lalu.
Kuasa hukum Forum Orang Tua CASIS Korban Penipuan, Dewi Latuperissa, SH, meminta DPRD Sumut segera menggelar RDP dan juga telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo, Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI RI, Kepala Staf Angkatan Darat RI, serta Komisi 1 DPR RI.
Dalam orasinya, Dewi berharap Presiden Prabowo dapat memperhatikan nasib para calon prajurit yang telah berjuang ingin mengabdi kepada negara namun justru menjadi korban penipuan. Ia juga menegaskan bahwa kasus ini menyangkut nama baik institusi TNI AD dan tidak boleh terulang di masa depan.
Para pengunjuk rasa berjanji akan terus mengawal kasus ini dan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi sesuai hukum yang berlaku.
(Tim)
