Aceh Tenggara – Situasi di SPBU Kampung Melayu kini memasuki fase sangat kritis. Pasokan bensin, pertalite, hingga pertamax telah habis total, membuat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga lumpuh. Kondisi ini sudah berlangsung beberapa hari dan semakin memperburuk keadaan masyarakat yang bergantung pada layanan SPBU sebagai sumber utama bahan bakar kendaraan maupun kebutuhan sehari-hari lainnya.
Warga mengaku berada dalam situasi paling sulit sepanjang tahun. Mereka terpaksa mencari BBM ke kecamatan lain dengan jarak yang jauh, biaya transportasi yang lebih mahal, serta risiko kehabisan bahan bakar di perjalanan.
“Bensin tidak ada, pertalite tidak ada, pertamax juga habis. Kami benar-benar terjepit. Pemerintah harus hadir karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujar salah satu warga setempat.
Kebutuhan Mendesak: Pemerintah Diminta Turun Tangan
Masyarakat menilai, sebagai fasilitas publik yang berada di bawah pengawasan pemerintah dan Pertamina, SPBU Kampung Melayu semestinya mendapatkan distribusi BBM yang stabil dan teratur. Ketidaktersediaan pasokan yang berkepanjangan menunjukkan adanya kegagalan dalam manajemen distribusi, baik di tingkat daerah maupun pemasok.
Warga berharap pemerintah daerah, instansi terkait, dan aparat penegak hukum melakukan:
- Investigasi penyebab terhentinya pasokan BBM ke SPBU Kampung Melayu.
- Tindakan cepat untuk normalisasi distribusi, terutama untuk jenis bensin dan pertalite yang paling dibutuhkan masyarakat.
- Pengawasan ketat untuk mencegah adanya dugaan penyelewengan distribusi di lapangan.
Dampak Sosial dan Ekonomi Mulai Terasa
Ketiadaan BBM membuat masyarakat tidak bisa menjalankan aktivitas normal. Sebagian pedagang mengaku tidak dapat mengangkut barang, petani kesulitan mengoperasikan alat produksi, dan layanan transportasi umum terhenti.
“Ini bukan hanya soal kendaraan tidak bisa jalan, tapi sudah menyentuh ekonomi rakyat. Satu SPBU mati, satu kampung ikut lumpuh,” keluh warga lainnya.
Seruan Kepada Pemerintah dan Pertamina
Warga Kampung Melayu menegaskan bahwa mereka berhak mendapatkan layanan publik yang layak, termasuk pasokan BBM yang merupakan kebutuhan fundamental bagi masyarakat modern. Mereka berharap pemerintah tidak tinggal diam melihat krisis yang terus memburuk.
Kondisi ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan Pertamina untuk segera mengambil langkah konkret, karena setiap hari keterlambatan distribusi akan memperparah situasi di lapangan.
(Red)
