Lubuklinggau, Sumatera Selatan – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuklinggau H. Trisko Defriyansa mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan arahan Menteri Keuangan terkait percepatan realisasi belanja untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Kegiatan ini digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (20/10/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan diikuti oleh sejumlah pejabat Pemkot Lubuklinggau, di antaranya Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan H. Kamaludin, Kepala Bappedalitbang H. Emra Endi Kesuma, Kepala Bapenda H. Hendra Gunawan, serta Kabag Kesra H. Fahmi Zuhriansyah (Fahmi Farih Husna).
Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah karena memiliki peran besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyoroti masih tingginya dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan.
“Kami mencatat dana simpanan pemerintah daerah di bank mencapai Rp233 triliun, sementara realisasi pendapatan daerah secara nasional mencapai Rp949,97 triliun atau 70,27 persen hingga September 2025,” ungkap Tito
Menurutnya, perbedaan signifikan antara pendapatan dan realisasi belanja menunjukkan perlunya percepatan eksekusi anggaran di seluruh daerah. Berdasarkan data Kemendagri, realisasi belanja daerah baru mencapai 56,07 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Tito menjelaskan, penumpukan dana di bank terjadi karena beberapa faktor, antara lain lambatnya proses lelang, keterlambatan juknis DAK, serta kebiasaan pembayaran proyek di akhir tahun.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga inflasi yang terkendali di angka 2,65 persen.
“Pertumbuhan ekonomi nasional adalah agregat dari kerja pusat dan daerah. Kalau semua kepala daerah bekerja maksimal, target pertumbuhan bisa mendekati enam persen pada akhir tahun,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan kondisi ekonomi nasional yang tetap solid di tengah ketidakpastian global. Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di angka 5,12 persen pada kuartal kedua 2025, dengan inflasi terkendali di 2,65 persen.
“Ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga sementara pertumbuhan ekonomi tetap berjalan,” ujarnya.
Purbaya menekankan perlunya percepatan realisasi belanja produktif agar dana publik tidak mengendap di kas atau deposito. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja APBD hingga September 2025 baru mencapai Rp712,8 triliun atau 51,3 persen dari pagu Rp1.389 triliun, turun 13,1 persen dibanding tahun sebelumnya.
Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat mengalami kontraksi 10,86 persen, terutama akibat penurunan pajak daerah dan dividen BUMD.
“Pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola keuangan agar uang publik benar-benar memberi dampak bagi perekonomian masyarakat,” ujar Purbaya.
Ia menutup dengan pesan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat ekonomi yang nyata.
“Tugas kita adalah memastikan uang yang dikelola benar-benar berdampak ke perekonomian. Untuk daerah ya di daerah, untuk pusat ya di pusat,” pungkasnya.
(Erwin – Kaperwil Sumsel, Lubuklinggau Musi Rawas Utara)
