Jakarta — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen negara dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan industri pupuk dan pengawalan distribusi hingga ke tangan petani. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri peresmian proyek revamping Ammonia Pabrik 2 PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (29/1/2026).
Peresmian proyek strategis nasional tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya efisiensi produksi pupuk dalam negeri. Revamping pabrik dinilai mampu meningkatkan kinerja industri sekaligus menekan biaya produksi secara signifikan.
Kapolri menyampaikan bahwa modernisasi fasilitas produksi ini memberikan dampak besar bagi ketahanan sektor pertanian nasional. Efisiensi yang dihasilkan dari pembaruan teknologi pabrik diperkirakan mencapai dua digit, sehingga memperkuat kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan pupuk secara berkelanjutan.
“Revamping ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin ketersediaan pupuk. Dengan efisiensi produksi yang meningkat, kita memperkuat fondasi pangan nasional dari hulu,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam momentum yang sama, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Polri dan PT Pupuk Indonesia terkait pengamanan dan pengawalan distribusi pupuk di seluruh wilayah Indonesia. Kerja sama ini bertujuan memastikan pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi tersalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
Kapolri menekankan bahwa distribusi pupuk merupakan faktor krusial dalam menjaga produktivitas pertanian. Keterlambatan penyaluran, meskipun singkat, dapat berdampak luas terhadap hasil panen nasional dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala besar.
“Distribusi pupuk tidak boleh terlambat. Keterlambatan satu minggu saja dapat menurunkan produktivitas pertanian secara signifikan dan jika terjadi secara nasional, dampaknya bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kapolri menegaskan bahwa pengawalan distribusi pupuk merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap visi besar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia.
Menurutnya, tertibnya distribusi pupuk akan berdampak langsung pada peningkatan hasil pertanian, kesejahteraan petani, serta stabilitas ekonomi nasional.
Sebagai tindak lanjut, Kapolri menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian, dari tingkat pusat hingga daerah, untuk aktif mengawasi dan mengamankan rantai distribusi pupuk agar tidak terjadi penyelewengan maupun hambatan di lapangan.
“Polri siap mengawal penuh distribusi pupuk di seluruh Indonesia. Ini adalah tanggung jawab bersama demi memastikan produktivitas petani optimal dan target swasembada pangan nasional dapat tercapai secara maksimal,” pungkas Kapolri.
Langkah strategis ini menegaskan sinergi kuat antara aparat negara, BUMN, dan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sebagai pilar utama kedaulatan bangsa.
(Red)
