Panyabungan – Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh DPD KNPI Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berlangsung sukses. Namun, panitia menyesalkan ketidakhadiran Bupati HM Ja’far Sukhairi Nasution maupun Wakil Bupati Atika Azmi Utammi, meskipun telah diundang secara resmi sebagai pemateri utama.
Ketua Panitia Ahmad Sarqawi Nasution, didampingi Sekretaris Ahmad Faisal, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Pemkab Madina. “Kami sangat kecewa karena Bupati atau Wakil Bupati tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Mereka hanya mengutus Kepala Bappeda, Birrul Walidain, yang bahkan mengaku baru diperintahkan setengah jam sebelum acara dimulai. Ia datang tanpa membawa materi, sehingga kehadirannya hanya sekadar ‘pelengkap penderita’ dan tidak memberikan kesan positif terhadap pemerintah daerah,” ujarnya seusai acara di Ballroom D’san Hotel, Panyabungan.
Menurut Sarqawi, ketidakhadiran pemimpin daerah dalam forum kepemudaan bukanlah hal baru. Pemkab Madina dinilai konsisten mengabaikan peran organisasi kepemudaan, termasuk KNPI, yang merupakan wadah pemersatu berbagai OKP dan ormawa di Madina. Hal ini semakin memperkuat asumsi bahwa tidak ada harmonisasi serta keberpihakan Pemkab Madina terhadap pemberdayaan pemuda.
FGD ini seharusnya menjadi momen tepat bagi Bupati atau Wakil Bupati untuk memaparkan capaian dan program kerja mereka, terutama menjelang akhir masa jabatan. Namun, ketidakhadiran mereka justru memunculkan dugaan bahwa Pemkab Madina enggan menghadapi kritik dari pemuda.
Panitia bahkan mendapat informasi bahwa Bupati saat acara berlangsung masih berada di wilayah Madina, tepatnya di kebun Hutasiantar. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa ketidakhadiran tersebut adalah bentuk kepanikan. “Mungkin Bupati takut hadir dan menjadi bulan-bulanan pemuda Madina. Jika mereka merasa telah bekerja baik, seharusnya tidak perlu menghindari forum diskusi akademis seperti ini,” kata Sarqawi.
Sarqawi, yang juga Ketua Sapma PP Madina, menilai absennya Bupati dan Wakil Bupati sebagai indikasi bahwa mereka tidak memiliki prestasi yang dapat dibanggakan selama menjabat. Ia bahkan menduga ada ketakutan mendalam terhadap kritik dan perasaan telah kehilangan kepercayaan masyarakat.
Sebelumnya, panitia telah mengirimkan surat resmi kepada Bupati pada Jumat, 7 Maret 2025, untuk menjadi narasumber dengan materi “Analisis SWOT: Arah Kebijakan RPJMD, Program, dan Janji Politik Pemerintahan Sukhairi-Atika – Antara Idealita dan Realita”. Namun, tidak ada satu pun pejabat utama yang hadir, hanya diwakili oleh Kepala Bappeda yang dianggap tidak memiliki kompetensi dalam memaparkan visi-misi dan program Pemkab Madina, sehingga pemaparannya dinilai tidak substantif.
Meskipun demikian, FGD tetap berjalan tertib dan penuh antusiasme, diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai OKP dan ormawa se-Kabupaten Madina.
Sejumlah narasumber hadir, di antaranya KBO Polres Madina Ipda Bagus Seto yang mewakili Kapolres Madina, tokoh masyarakat As Imran Khaitamy Daulay (mantan Ketua DPRD Madina), tokoh pers Iskandar Hasibuan, serta akademisi Askolani Nasution. Diskusi ini dipandu oleh Ahmad Faisal, M.H., dari STAIN Madina sebagai moderator dan Neldi Sandra Nasution, M.Pd., sebagai MC.
Menutup acara, peserta FGD sepakat memberikan mandat kepada Ketua DPD KNPI Madina, Khairil Amri, untuk merumuskan rekomendasi hasil diskusi yang akan dipublikasikan dalam waktu 2×24 jam.
(Magrifatulloh)
