Musi Rawas – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Paripurna pada Sabtu (3/5/2025) untuk mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis. Acara berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Musi Rawas dan dihadiri Wakil Bupati H. Suprayatno, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, perwakilan instansi vertikal, BUMN/BUMD, ormas, dan insan pers.
Dalam rapat tersebut, pihak eksekutif memberikan jawaban menyeluruh atas masukan dari enam fraksi DPRD mengenai empat Raperda, yaitu:
1. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025–2045,
2. Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,
3. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029,
4. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Wakil Bupati H. Suprayatno menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh fraksi atas masukan yang konstruktif. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Beragam pandangan disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Fraksi Partai Golkar menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam pelaksanaan RTRW. Fraksi PDI Perjuangan menekankan perlunya tata ruang yang responsif terhadap kebutuhan rakyat. Fraksi Gerindra melihat Raperda ini sebagai wujud nyata fungsi legislasi DPRD, sedangkan Fraksi PKS mendorong keberlanjutan dan keadilan dalam pemanfaatan ruang.
Fraksi-fraksi lainnya juga menyoroti isu teknis seperti pengelolaan drainase, penguatan peran BRIDA, dan peningkatan klasifikasi BPBD menjadi tipe A guna meningkatkan efektivitas penanganan bencana.
Rapat ini mencerminkan komitmen bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam mewujudkan visi daerah “MANTAB”: Maju, Mandiri, dan Bermartabat.
(Erwin Kaperwil Sumsel – Lubuklinggau, Musi Rawas Utara)
