BANYUWANGI – Upaya memperkuat ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat terus digencarkan TNI AD. Rabu (25/2/2026) pukul 07.45–09.20 WIB, bertempat di Aula PB Soedirman, Kodim 0825/Banyuwangi menggelar Asistensi Teknis Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil) tentang Kondisi Sosial Masyarakat Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang diikuti kurang lebih 50 personel ini dipimpin Kapten Inf Sumantri selaku Pasi Ter Kodim 0825/Banyuwangi, dengan menghadirkan Tim Pusterad yang dipimpin Kolonel Inf Syahrinal dan Mayor Inf Agung Setyo W. Asistensi ini merupakan bagian dari program teritorial di bawah jajaran Korem 083/Baladhika Jaya guna menyamakan persepsi dan meningkatkan profesionalisme aparat kewilayahan.
Kolonel Inf Syahrinal menekankan bahwa tujuan Asnis Bintahwil 2026 adalah memberikan bimbingan teknis kepada satuan kewilayahan, mengevaluasi capaian program, serta mengidentifikasi kendala di lapangan agar pelaksanaan pembinaan semakin terarah, terukur, dan berkelanjutan. Program ini selaras dengan kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat dalam membantu percepatan pengentasan kemiskinan, penguatan bela negara, deradikalisasi, peningkatan keterampilan masyarakat—mulai dari pertanian, UMKM, hingga sektor pariwisata—serta memperkokoh kemanunggalan TNI dan rakyat. Kegiatan yang ditutup dengan sesi tanya jawab dan penyerahan cinderamata ini berlangsung aman, tertib, dan lancar, menandai komitmen kuat TNI AD dalam menjaga ketahanan sosial sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
Kasdim 0825/Banyuwangi Mayor Kav Suprapto dalam sambutannya menegaskan bahwa Banyuwangi sebagai wilayah dengan luas 5.782,50 km² yang terdiri atas 25 kecamatan, 189 desa, dan 28 kelurahan memiliki dinamika sosial yang kompleks. Kabupaten yang dikenal sebagai “The Sunrise of Java” ini, lanjutnya, berkembang pesat melalui sektor pariwisata, budaya, dan ekowisata yang mendunia. Karena itu, kegiatan asistensi dari Pusat Teritorial TNI AD menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kemampuan aparat teritorial dalam membina komunikasi sosial, menjaga stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam) di wilayah binaan.
(Red)
