Surabaya – Asosiasi Pengusaha Truk DPD Jawa Timur secara tegas menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pembatasan Angkutan Barang selama 16 hari pada periode Lebaran 2025. Keputusan yang ditandatangani oleh Dirjen Perhubungan, Kakorlantas, dan Dirjen Bina Marga ini dinilai merugikan sektor logistik serta mengancam kelangsungan hidup ribuan sopir dan pengusaha truk di Jawa Timur.
Menurut asosiasi, kebijakan tersebut mengabaikan sejumlah aspek penting, di antaranya:
1. Dampak Ekonomi bagi Sopir Truk
Pembatasan selama 16 hari menyebabkan ribuan sopir truk kehilangan penghasilan. Sebagai pekerja yang bergantung pada sektor transportasi barang, larangan beroperasi dalam waktu lama berdampak langsung pada kesejahteraan mereka dan keluarga.
2. Kerugian bagi Pengusaha Truk
Meskipun tidak dapat beroperasi, pengusaha tetap harus membayar cicilan kendaraan, pajak, dan gaji karyawan. Gangguan arus kas ini berpotensi menyebabkan kerugian besar, bahkan kebangkrutan bagi pelaku usaha kecil dan menengah di sektor transportasi.
3. Terganggunya Ekspor-Impor dan Distribusi Barang
Pelabuhan utama di Jawa Timur, seperti Tanjung Perak dan Gresik, memiliki peran strategis dalam distribusi logistik nasional dan internasional. Pembatasan angkutan barang berpotensi menghambat jadwal ekspor-impor serta mengganggu rantai pasok industri dan perdagangan.
4. Pembatasan Tidak Berdampak Signifikan pada Kelancaran Mudik
Dengan infrastruktur jalan yang telah berkembang pesat, baik tol maupun non-tol, lalu lintas di Jawa Timur dinilai mampu menampung volume kendaraan selama arus mudik dan balik Lebaran. Oleh karena itu, pembatasan angkutan barang dianggap tidak relevan dengan kondisi di Jawa Timur.
Tuntutan Asosiasi Pengusaha Truk DPD Jawa Timur
Sebagai bentuk keberatan, asosiasi meminta agar Jawa Timur dikecualikan dari pembatasan angkutan barang dalam setiap periode libur nasional ke depan. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan kebijakan yang lebih berimbang antara kelancaran arus mudik dan keberlanjutan sektor logistik.
(Redho)
