Jakarta Selatan, Indonesia — Gelombang tekanan publik terhadap penegakan hukum kembali menguat. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Harimau Blambangan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, menuntut pengusutan tuntas dugaan korupsi yang disebut-sebut melibatkan elit kekuasaan di daerah.
Dalam aksi tersebut, tampak seorang orator menyampaikan tuntutan melalui pengeras suara, didampingi massa aksi yang membawa poster dan spanduk berisi kritik keras terhadap dugaan praktik korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Aksi berlangsung di ruang publik dengan pengamanan terbuka, mencerminkan meningkatnya keberanian masyarakat sipil dalam menyuarakan aspirasi.
Orasi Keras: “Rakyat Ingin Keadilan, Bukan Janji”
Aktivis Harimau Blambangan, Moh Yunus, dalam orasinya menegaskan bahwa rakyat Banyuwangi mendambakan keadilan yang nyata, bukan sekadar retorika politik.
“Di bawah Merah Putih ini, rakyat ingin hidup tenang, sejahtera, dan mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Tidak boleh ada lagi yang kebal hukum di negeri ini,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Ia juga secara terbuka meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan supremasi hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.
Sorotan Dugaan Korupsi dan Figur Publik
Dalam orasinya, Moh Yunus turut menyinggung nama Abdullah Azwar Anas terkait dugaan praktik korupsi yang disebut telah berlangsung dalam kurun waktu panjang. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dalam menangani perkara, termasuk yang menyeret tokoh berpengaruh.
Selain itu, ia juga mengkritisi peran lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan aparat penegak hukum lainnya yang dinilai belum maksimal dalam mengungkap fakta-fakta besar di balik kasus yang mencuat.
Desakan Transparansi dan Akuntabilitas
Aksi ini menjadi simbol meningkatnya tekanan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas negara. Massa aksi menilai bahwa jika dugaan korupsi tidak ditangani secara serius, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara akan semakin tergerus.
Poster-poster yang dibawa massa bahkan memuat tuntutan agar pejabat yang diduga terlibat segera diperiksa dan ditindak secara hukum, tanpa intervensi politik.
Penegakan Hukum di Titik Kritis
Media Nasional Ganesha Abadi menilai bahwa aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan cerminan krisis kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Negara dituntut hadir secara tegas dan berani dalam menindak setiap bentuk penyimpangan.
Jika hukum terus dipersepsikan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka legitimasi institusi akan runtuh. Sebaliknya, penegakan hukum yang adil akan menjadi fondasi kuat bagi kepercayaan publik.
(Redaksi Media Nasional Ganesha Abadi)
