Jakarta – Di tengah maraknya kebanggaan pemerintah daerah dan kementerian atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), muncul kritik tajam dari berbagai kalangan yang menilai bahwa predikat tersebut tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan program dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Fakta di lapangan menunjukkan, tidak sedikit program yang secara administratif dinyatakan “berhasil”, namun minim dampak nyata bagi publik. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa sistem pengelolaan anggaran masih lebih menitikberatkan pada kepatuhan dokumen dan laporan, dibandingkan efektivitas hasil.
“WTP itu berbicara soal laporan keuangan yang rapi dan sesuai standar, bukan ukuran keberhasilan program di masyarakat,” ungkap salah satu pengamat kebijakan publik dalam keterangannya.
Program Gagal ‘Berganti Baju’, Anggaran Terus Mengalir
Lebih jauh, fenomena yang mengemuka adalah adanya pola berulang di mana program yang dinilai tidak efektif tidak pernah benar-benar dihentikan. Sebaliknya, program tersebut justru:
- Diubah nama dan kemasan,
- Dilebur ke dalam program baru,
- Kembali dianggarkan dalam siklus berikutnya.
Praktik ini dinilai berpotensi menciptakan pemborosan anggaran terselubung, sekaligus menghambat penyelesaian masalah yang seharusnya menjadi prioritas utama.
“Ini bukan lagi sekadar inefisiensi, tetapi bisa masuk pada kategori kegagalan tata kelola jika terus dibiarkan tanpa evaluasi substansial,” tegas sumber tersebut.
Indikator Keberhasilan Dinilai Tidak Independen
Permasalahan lain yang disorot adalah penentuan indikator keberhasilan yang kerap dilakukan oleh pihak pelaksana program itu sendiri. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan, di mana keberhasilan diukur berdasarkan parameter internal, bukan berdasarkan realitas yang dirasakan masyarakat.
Akibatnya, muncul kesenjangan antara:
- Laporan resmi yang menunjukkan capaian tinggi,
- Dengan kondisi riil di lapangan yang justru stagnan atau tidak berubah signifikan.
Akuntabilitas Administratif Mengalahkan Substansi
Fenomena ini mengarah pada satu kesimpulan serius: kebijakan publik berpotensi lebih diarahkan untuk memenuhi pertanggungjawaban administratif kepada atasan, dibandingkan menyelesaikan persoalan nyata masyarakat.
Jika dibiarkan, kondisi ini tidak hanya merusak efektivitas program, tetapi juga berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Dorongan Pengawasan Publik dan Transparansi Nyata
Masyarakat didorong untuk tidak hanya melihat besaran anggaran atau capaian laporan, tetapi juga mulai aktif mengkritisi:
- Indikator keberhasilan program,
- Mekanisme evaluasi,
- Dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat.
Keterbukaan data anggaran yang selama ini digaungkan dinilai belum cukup tanpa adanya partisipasi publik yang kritis dan berani mempertanyakan.
“Transparansi tanpa kontrol publik hanyalah formalitas. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian masyarakat untuk menguji kebenaran di lapangan,” tambahnya.
Ukuran Keberhasilan Harus Kembali ke Rakyat
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah program tidak boleh berhenti pada laporan yang rapi atau angka yang memenuhi target. Ukuran sejati adalah perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat.
Tanpa itu, predikat apa pun—termasuk WTP—hanya akan menjadi simbol administratif yang kehilangan makna substantifnya.
(Tim Redaksi – Media Nasional Ganesha Abadi)
