Bojonegoro – Meski Pemkab Bojonegoro telah menggelontorkan anggaran besar untuk pengelolaan website desa, sebagian besar situs yang berbasis platform SIAPDESA justru tidak berjalan sesuai tujuan. Alih-alih menjadi sarana transparansi publik, banyak website hanya berfungsi sebagai pajangan.
Website desa sejatinya dirancang untuk menyajikan informasi yang mudah diakses masyarakat. Mulai dari profil desa, visi misi, potensi wilayah, laporan pembangunan, hingga realisasi penggunaan anggaran. Namun hasil penelusuran menunjukkan kondisi memprihatinkan: banyak website hanya menampilkan tampilan awal tanpa isi, menu tidak berfungsi, bahkan ada yang tidak bisa diakses sama sekali.
Padahal, setiap tahun Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran pemeliharaan dan operasional website desa. Dengan jumlah desa mencapai 419, jika tiap desa menerima belasan hingga puluhan juta rupiah, maka total anggaran bisa mencapai miliaran rupiah per tahun. Sayangnya, manfaat transparansi yang dijanjikan belum dirasakan masyarakat.
“Website desa seharusnya bisa jadi sarana kontrol publik. Tapi kalau hanya jadi pajangan tanpa isi, jelas itu pemborosan,” tegas seorang pegiat kebijakan publik di Bojonegoro.
Meski begitu, ada beberapa desa yang berhasil mengelola website secara baik. Mereka rutin memperbarui konten, mempublikasikan laporan pembangunan, serta menayangkan kegiatan masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa masalah bukan pada teknis, melainkan pada komitmen pemerintah desa dalam mengelola media informasi.
Minimnya monitoring dari Pemkab Bojonegoro juga memperparah kondisi. Tanpa evaluasi, insentif, atau sanksi tegas, program website desa rawan menjadi proyek mati suri yang hanya menghabiskan anggaran tanpa memberi manfaat konkret.
Kini, masyarakat Bojonegoro menanti langkah nyata pemerintah. Transparansi informasi tak boleh berhenti sebagai slogan digital. Jika website desa terus dibiarkan kosong, hak rakyat untuk mengetahui jalannya pemerintahan desa hanya akan tinggal mimpi.
(Redho)
