JAKARTA — Gelombang aksi dari masyarakat Banyuwangi yang tergabung di dalam komunitas Info Warga Banyuwangi (IWB) menggema di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Massa yang bertolak langsung dari Banyuwangi itu mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyuarakan tuntutan terkait proses laporan maupun aduan yang telah mereka layangkan sebelumnya terhadap mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, pada Senin (27/04/2026).
Aksi tersebut tidak hanya diikuti oleh IWB, tetapi juga melibatkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti KPK Nusantara, FORSUBA, Macan Asia, serta LSM ICON. Kehadiran berbagai elemen perkumpulan masyarakat ini memperkuat tekanan publik terhadap penegak hukum agar tidak tebang pilih dalam menangani perkara yang dinilai kompleks tersebut.
Kehadiran puluhan aktivis dan relawan ini menandakan keseriusan masyarakat sipil dalam mengawal jalannya proses hukum. Mereka menilai hingga saat ini masih terdapat sejumlah kejanggalan yang belum terungkap secara terang benderang.
Dalam orasinya, para peserta aksi menegaskan bahwa kasus tersebut diduga tidak berdiri sendiri. Mereka menduga adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh besar, sehingga penanganannya dinilai berjalan lambat dan belum menyentuh aktor utama.
Ketua Abi Arbain mengatakan bahwa pihaknya meminta KPK untuk bertindak tegas dan transparan dalam mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya. Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang dilindungi, apalagi jika terbukti terlibat dalam praktik yang merugikan negara.
“Kami datang jauh-jauh dari daerah untuk memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Jangan sampai ada kesan bahwa kasus ini dipermainkan atau hanya menyasar pihak-pihak kecil saja,” tegas Abi Arbain di tengah aksi.
Selain menggelar aksi di depan kantor KPK, massa juga meminta lembaga anti rasuah tersebut untuk turun langsung ke Banyuwangi. Mereka berharap proses hukum dapat berjalan secara objektif, terbuka, dan bebas dari intervensi.
Sejumlah tuntutan disampaikan dalam aksi tersebut, mulai dari membuka konstruksi perkara secara transparan, menelusuri aliran dana, hingga mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi dalang di balik kasus korupsi yang telah dilaporkan maupun yang tengah diadukan.
Menurut para peserta aksi, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum saat ini tengah berada di titik krusial. Jika penanganan kasus ini tidak dilakukan secara serius, maka dikhawatirkan akan semakin mengikis kepercayaan masyarakat.
Aksi yang berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan tersebut berjalan tertib, meski diwarnai orasi-orasi keras yang menyoroti dugaan praktik korupsi yang dinilai masih marak terjadi namun aksi berjalan dengan kondusif.
Para peserta aksi menegaskan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal dan mengingatkan aparat penegak hukum agar bekerja secara profesional dan berpihak pada keadilan.
“Ini bukan aksi terakhir. Kami akan terus kembali jika tidak ada perkembangan signifikan. Kami ingin keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkas Abi Arbain.
Gelombang aksi gabungan ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat sipil semakin solid dalam mengawal isu-isu besar yang menyangkut kepentingan publik. Kini, sorotan tertuju pada langkah nyata KPK dalam merespons tuntutan tersebut.
