Lubuklinggau – Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Honorer R3 Paruh Waktu Kota Lubuklinggau melakukan aksi demonstrasi di halaman Gedung DPRD Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Senin (20/1/2025). Mereka membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan, salah satunya bertuliskan: “Kami Ndak Pakai Baju Korpri, R3 Penuh Paruh Waktu Harga Mati.”
Ketua Forum Honorer R3, Dono Pratondo, mengungkapkan ada tujuh tuntutan utama yang mereka suarakan.
Tujuh Tuntutan Honorer R3
1. Segera sahkan RPP Manajemen ASN sebagai turunan dari UU ASN Nomor 23 Tahun 2023.
2. RPP Manajemen ASN harus mengakomodir non-ASN dalam database BKN.
3. Terbitkan Keppres untuk pengangkatan non-ASN database BKN menjadi PPPK full-time.
4. Tolak rekrutmen CPNS sebelum non-ASN database BKN (R2 dan R3) tuntas diangkat menjadi PPPK full-time.
5. Revisi UU Nomor 1 Tahun 2022 yang membatasi belanja pegawai tidak lebih dari 30%.
6. Prioritaskan penyelesaian pengangkatan non-ASN tahap 1 yang telah mengikuti seleksi CAT.
7. Pengangkatan non-ASN database BKN (R2 dan R3) berdasarkan masa kerja.
“Kami ingin menanyakan nasib kami dan meminta kesejahteraan yang lebih baik. Selama ini kami bekerja dengan honor yang sangat minim, mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta per bulan,” ujar Dono.
Menurut Dono, pada Oktober 2024, Pemkot Lubuklinggau menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang seleksi calon PPPK. Dari total 2.000 honorer, hanya tersedia 264 formasi, yang terdiri atas:
- Tenaga teknis: 135 formasi, pendaftar 684 orang.
- Tenaga guru: 75 formasi, pendaftar 363 orang.
- Tenaga kesehatan: 54 formasi, pendaftar 38 orang.
“Ratusan dari kami yang tidak lolos seleksi kini masuk kategori R3, dengan status paruh waktu. Kami ingin status itu diubah menjadi penuh waktu,” tegas Dono.
Ketua Komisi I DPRD Lubuklinggau, Abdul Nasir, menemui massa aksi dan menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk langsung mengeksekusi tuntutan tersebut. Namun, ia berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada BKSDM Kota Lubuklinggau.
“Kami memahami keluhan rekan-rekan honorer. Kami akan segera berkoordinasi dengan BKSDM untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Aksi demonstrasi berlangsung damai dan berakhir dengan harapan para honorer agar tuntutan mereka segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
(Erwin Kaperwil Lubuklinggau, Musi Rawas)
