Deli Serdang – Polemik penghentian pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Pasar XII Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mencuat setelah beredarnya dua Surat Keterangan Kepala Desa Bandar Klippa tertanggal 23 Desember 2025.
Dua surat tersebut masing-masing bernomor 470/4427/2025 yang ditujukan kepada Ahmad Yaser Daulay dan Suparman, serta 470/4426/2025 yang ditujukan kepada Ari Dian Perdana Aritonang dan Marwan Syahputra. Beredarnya surat ini memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat dan berujung pada upaya penghentian pembangunan TPS3R.
Pada 24 Desember 2025, sekelompok masyarakat mendatangi lokasi pembangunan TPS3R Pasar XII dan berupaya menghentikan aktivitas pekerjaan dengan dalih menunjukkan dua surat keterangan tersebut, seolah-olah surat dimaksud merupakan alas hak kepemilikan tanah.
Kepala Desa: Surat Bukan Alas Hak Tanah
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Desa Bandar Klippa, Suripno, menegaskan bahwa dua surat keterangan yang diterbitkannya bukan merupakan surat kepemilikan atau alas hak tanah.
Menurutnya, surat tersebut dibuat semata-mata untuk kepentingan administrasi pendataan penerima Nilai Ganti Kerugian (NGK) atas tegakan berupa tanaman dan bangunan, mengingat sebelumnya tidak terdapat data pasti terkait pemilik atau penggarap tegakan di lokasi tersebut.
“Surat itu dibuat karena muncul beberapa pihak yang meminta ganti rugi, bahkan ganti rugi tanah, tanpa dapat menunjukkan alas hak apa pun. Ini untuk kepentingan pendataan, bukan kepemilikan,” tegas Suripno.
Pemdes Cabut Surat untuk Cegah Multitafsir
Guna menghindari polemik dan multitafsir di tengah masyarakat, Pemerintah Desa Bandar Klippa secara resmi menerbitkan Surat Keterangan Nomor 470/4438 tanggal 24 Desember 2025 tentang Pencabutan/Pembatalan Surat Keterangan Nomor 470/4426 dan 470/4427.
Langkah tersebut, kata Suripno, dilakukan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan surat keterangan desa untuk mengklaim hak atas tanah pembangunan TPS3R.
“Pencabutan ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk meluruskan proses pembangunan TPS3R Pasar XII sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Ganti Rugi Tegakan Dikonsinyasikan ke Pengadilan
Suripno juga menjelaskan, Pemerintah Desa sebelumnya telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 140/4317/2025 yang diketahui Camat Percut Sei Tuan, yang menyatakan belum diketahuinya secara pasti masyarakat penggarap atau pemilik tegakan berupa bangunan dan tanaman di lokasi TPS3R.
Padahal, berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), nilai ganti kerugian tegakan di lokasi tersebut telah ditetapkan sebesar Rp37.983.000.
Karena data penerima tidak jelas dan terdapat penolakan dengan tuntutan ganti rugi tanah, maka nilai ganti kerugian tegakan tersebut akan dikonsinyasikan ke Pengadilan Negeri sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Camat: TPS3R Berdiri di Areal HGU Aktif PTPN 1
Sementara itu, Camat Percut Sei Tuan menegaskan bahwa pembangunan TPS3R di wilayahnya merupakan program strategis dan legal.
Ia menjelaskan bahwa terdapat lima titik lokasi TPS3R di Kecamatan Percut Sei Tuan, yakni di Desa Tanjung Rejo, Bandar Klippa, Sampali, Sambirejo Timur, dan Saentis.
Dari lima lokasi tersebut, empat titik berada di areal HGU aktif PTPN 1, termasuk lokasi TPS3R Pasar XII Desa Bandar Klippa yang berada di Areal HGU Nomor 115.
Status ini, kata Camat, diperkuat dengan surat resmi PTPN 1 Regional I tertanggal 1 Oktober 2025 yang ditandatangani Ganda Wiatmaja selaku SEVP Aset PTPN 1. Dengan demikian, lokasi tersebut bukan areal eks HGU sebagaimana sempat diberitakan sejumlah media.
“Karena berada di HGU aktif, maka ganti kerugian kepada masyarakat penggarap hanya berupa ganti rugi tegakan. Untuk ganti rugi tanah, itu menjadi kewenangan Pemkab Deli Serdang kepada PTPN 1 dalam proses pelepasan aset,” jelasnya.
TPS3R Sangat Dibutuhkan, Produksi Sampah Capai 250 Ton per Hari
Camat menegaskan, keberadaan TPS3R sangat krusial mengingat volume sampah rumah tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan mencapai 200 hingga 250 ton per hari. TPS3R menjadi solusi untuk optimalisasi pengelolaan sampah dan pengurangan beban lingkungan.
Ia juga mengimbau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan dan mengklaim kepemilikan tanah agar menempuh jalur hukum.
“Silakan menggugat ke pengadilan jika memang memiliki surat kepemilikan tanah yang sah. Sejak perencanaan hingga sosialisasi di kantor camat dan desa, tidak satu pun pihak yang menyampaikan keberatan dengan bukti alas hak,” tegasnya.
Camat menutup dengan menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan TPS3R di Kecamatan Percut Sei Tuan telah mengikuti mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian.
(Red)
