Sidoarjo – Polemik kelebihan siswa dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di sejumlah SD Negeri Sidoarjo menuai kritik tajam dari pengamat pendidikan, Nadia Bafaqih. Ia menilai solusi pemindahan siswa ke sekolah lain yang ditempuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo tidak mengedepankan hak anak.
“Kebijakan pemindahan siswa hanyalah jalan pintas yang menutupi kegagalan manajemen. Pemerintah daerah seharusnya berani mengakui keteledoran dan meminta maaf secara terbuka atas ketidaknyamanan tersebut,” tegas Nadia.
Ia juga menyoroti aspek psikologis anak yang sering diabaikan. Menurutnya, pemindahan mendadak tanpa persiapan mental berpotensi menimbulkan tekanan bagi siswa. “Jangan hanya karena sistem amburadul lalu anak-anak yang harus menanggung beban,” imbuhnya.
Nadia menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar persoalan mengisi kuota, melainkan membentuk manusia dan menyiapkan generasi bangsa. “Anak-anak harus diberi karpet merah dengan cita-cita gemilang, bukan diperlakukan sebagai angka semata,” jelasnya.
Kritik tersebut juga menyinggung masalah laten dalam dunia pendidikan, mulai dari tata kelola yang buruk, minim perencanaan, hingga indikasi praktik mafia atau kartel pendidikan. Ia menilai kasus SPMB 2025 hanyalah salah satu gejala dari penyakit lama yang berulang setiap tahun.
“Tahun ini murid dipindahkan, tahun depan bisa saja orang tua dipaksa menyekolahkan anak ke swasta dengan biaya lebih tinggi. Selama manajemen penerimaan murid baru tetap rapuh, korban akan terus bermunculan,” ungkapnya.
Nadia mendesak agar Dinas Pendidikan segera melakukan pembenahan total dalam sistem tata kelola SPMB, bukan hanya solusi sementara. “Dinas Pendidikan harus berani merombak sistem yang buruk di dalamnya, seluruhnya,” pungkasnya.
(Redho)
