SUMENEP, 11 SEPTEMBER 2026 — Keluhan meledak dari jantung perekonomian rakyat di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep. Para pedagang dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah berseru bahwa bahan bakar minyak bersubsidi baik solar maupun pertalite kian sulit didapat. Antrean panjang memakan waktu berjam-jam, seringkali kehabisan, sehingga mereka terpaksa membeli jenis bahan bakar yang jauh lebih mahal. Bukannya memperoleh keuntungan, kerugian justru makin dalam.
Fakta di lapangan menunjukkan kelangkaan terjadi secara nyata di mana bahan bakar bersubsidi jarang tersedia dan antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum kerap berakhir tanpa hasil. Terpaksa membeli bahan bakar non-subsidi membuat biaya pengeluaran melonjak tajam. Perjalanan Sumenep ke Surabaya yang dulunya cukup tiga ratus hingga empat ratus ribu rupiah kini membengkak hingga mencapai satu juta enam ratus ribu rupiah sekali jalan, belum termasuk biaya tak terduga lainnya. Mereka menanggung kerugian ganda yaitu waktu yang terbuang mengantre serta uang yang habis untuk membeli bahan bakar dengan harga jauh lebih tinggi. Rakyat tidak meminta penghapusan, mereka memastikan ketersediaan. Apabila kelangkaan terus terjadi, maka penghapusan justru dianggap lebih baik karena kondisi saat ini membebani kehidupan rakyat kecil.
Seorang warga sekaligus pedagang dari Lenteng menyampaikan keprihatinannya bahwa mereka tidak meminta bahan bakar dihapus, melainkan tersedia sebagaimana mestinya. Jika terus langka, pengeluaran justru membengkak. Perjalanan yang dulu terjangkau kini menghabiskan biaya berkali-kali lipat. Mengantre berjam-jam belum tentu memperoleh bahan bakar, sehingga pulang dengan tangan kosong, tenaga terkuras, dan dagangan tidak terjual. Kerugian dirasakan sepenuhnya oleh rakyat kecil. Pertanyaan pun muncul kepada para wakil rakyat dan pemerintah, mengapa mereka yang hidup dengan penghasilan tidak menentu justru memikul beban paling berat sementara para pejabat tetap menerima penghasilan tetap, tunjangan, serta fasilitas lengkap tanpa merasakan kesulitan yang sama.
Para pedagang dan pelaku usaha menyuarakan tuntutan agar ketersediaan bahan bakar bersubsidi dipastikan merata di seluruh wilayah tanpa kelangkaan maupun antrean yang berlarut-larut. Apabila tidak mampu menjamin ketersediaan, maka penghapusan dianggap lebih adil daripada membiarkan rakyat dipaksa membeli bahan bakar dengan harga jauh lebih mahal. Harga bahan bakar non-subsidi perlu ditinjau ulang agar beban tidak ditanggung sepenuhnya oleh para pedagang. Perhitungan biaya perjalanan harus disesuaikan dengan jarak dan kondisi wilayah karena Sumenep bukan wilayah yang dekat dengan pusat kota. Para wakil rakyat dan pemerintah diharapkan turun langsung ke pasar mendengarkan suara rakyat yang bekerja setiap hari, bukan hanya duduk di ruangan berpenyejuk udara.
Rakyat tidak meminta bantuan khusus, mereka hanya meminta keadilan. Tidak meminta gaji tetap, tunjangan, maupun fasilitas mewah, melainkan memastikan bahan bakar yang dijanjikan tersedia, harga yang wajar, serta kesempatan berusaha tanpa takut merugi sebelum barang dijual. Hal itu bukan permohonan istimewa, melainkan hak setiap warga negara. Hingga berita ini disampaikan belum ada tanggapan resmi dari pihak berwenang. Kelangkaan masih terjadi, antrean masih panjang, dan kerugian para pedagang terus menumpuk. Pemerintah bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya.
(Yadi/Redaksi)
