Musi Rawas– Ketua DPC Lembaga Informasi Independen (LII) Kabupaten Musi Rawas, Rizal, melontarkan kritik tajam terhadap pengadaan layanan internet untuk 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas dengan total anggaran mencapai Rp2,6 miliar melalui metode e-purchasing Tahun 2024.
Menurut Rizal, dari hasil analisis komparatif terhadap layanan internet dedicated dari beberapa penyedia nasional, harga dan spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh ICON+ dinilai lebih kompetitif dan transparan.
“Harga resmi layanan internet dedicated ICON+ untuk bandwidth 10 Mbps hanya Rp7.510.500 per bulan dan tersedia di e-Katalog. Jika dibandingkan dengan nilai pengadaan Rp2,6 miliar untuk 34 OPD, jelas ini sangat berlebihan secara teknis dan ekonomis,” ujar Rizal, Senin (26/5/2025).
Perbandingan Layanan Internet Dedicated:
- Lintasarta (VSAT 5 Mbps): Cocok untuk wilayah terpencil, bandwidth kecil, latensi tinggi, harga mahal.
- Telkom (Fiber Optik 10 Mbps): Media bagus, harga tidak transparan.
- ICON+ (Fiber Optik 10 Mbps): Harga transparan Rp7.510.500/bulan, latensi rendah, cocok untuk wilayah kota dan pinggiran.
Kesimpulan Teknis:
- ICON+ unggul dalam harga, media transmisi (fiber optik), serta SLA.
- Penggunaan VSAT tidak efisien untuk OPD perkotaan.
- ICON+ satu-satunya penyedia dengan harga akuntabel di e-Katalog LKPP.
Jika seluruh OPD menggunakan ICON+ 10 Mbps, estimasi kebutuhan tahunan hanya sekitar Rp3,06 miliar. Namun menurut Rizal, tidak semua OPD memerlukan bandwidth sebesar itu. Dengan alokasi efisien berdasarkan kebutuhan masing-masing OPD, anggaran dapat ditekan ke kisaran Rp1,8 hingga Rp2,2 miliar per tahun.
“Ada potensi kelebihan bayar hingga ratusan juta rupiah. Bila tidak ditelusuri, ini bisa berujung pada pemborosan bahkan penyimpangan anggaran. Apalagi bila penyedia terus-menerus hanya satu pihak saja, itu patut dicurigai,” tegas Rizal.
LSM LII mendesak Dinas Kominfo Musi Rawas untuk:
1. Membuka rincian kontrak layanan internet.
2. Menjelaskan alasan pemilihan penyedia di luar e-Katalog.
3. Melibatkan APIP atau auditor independen dalam evaluasi efisiensi anggaran.
(Erwin)
