Sumatera Utara – Langkah-langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi Indonesia kerap dianggap kontroversial. Kebijakan yang ia ambil seolah menerobos batasan, menabrak regulasi, dan langsung mengeksekusi strategi tanpa banyak kompromi. Prinsipnya sederhana: OK Gas!, yang terpenting adalah bagaimana tujuan strategis dapat tercapai.
Namun, bagi mereka yang menilai bahwa Prabowo melanggar aturan, ada satu perspektif yang perlu dipahami. Sejak era Reformasi 1998, banyak regulasi yang lahir justru bercorak neokolonialisme dan imperialisme modern (nekolim). Reformasi menjadi momentum emas bagi kepentingan asing untuk menanamkan pengaruhnya dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia.
Banyak yang masih beranggapan bahwa UUD 1945 asli serta semangat kemerdekaan masih menjadi jiwa dari seluruh peraturan perundang-undangan saat ini. Kenyataannya, perubahan fundamental yang terjadi pasca-reformasi sebagian besar dikendalikan oleh kepentingan global melalui berbagai operator di dalam negeri.
Bahkan, jabatan-jabatan strategis di pemerintahan juga banyak diisi oleh figur-figur yang selaras dengan kepentingan nekolim. Meski beberapa di antaranya masih memiliki nasionalisme dalam diri mereka, mereka tetap terikat dengan aturan yang telah dikondisikan oleh sistem.
Fokus pada Kedaulatan Ekonomi
Lantas, dari mana Prabowo memulai perbaikannya? Jawabannya adalah dari sektor ekonomi, khususnya kedaulatan keuangan.
Dalam dunia modern, keuangan memiliki kendali penuh atas negara. Nilai mata uang, utang, dan arus modal dapat menentukan stabilitas bahkan keberlangsungan sebuah bangsa. Oleh karena itu, kebijakan Prabowo dimulai dengan mereformasi sektor fiskal secara radikal.
Beberapa langkah signifikan yang telah ia lakukan, antara lain:
1. Pemangkasan Anggaran Pemerintah
Prabowo langsung menjebol rezim fiskal dengan memangkas anggaran sebesar 10% dan berencana meningkatkannya hingga 30%. Ini dilakukan untuk mengatasi kebocoran APBN yang selama ini menjadi ladang bancakan bagi para kapitalis kelas atas.
2. Pembentukan Danantara
Prabowo menciptakan Danantara sebagai strategi rekonsentrasi keuangan nasional. Tujuannya adalah melacak aliran modal nasional Indonesia: ke mana uang tersebut mengalir, siapa yang menikmatinya, serta berapa banyak yang lari ke luar negeri.
3. Pembatasan Lalu Lintas Devisa
Langkah ini menjadi kejutan besar. Selama lebih dari 25 tahun, sistem devisa bebas tidak pernah disentuh. Kini, Prabowo menerapkan sistem devisa bebas terbatas, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci kekayaan Indonesia agar tidak lagi mengalir ke kantong oligarki dan asing.
Keputusan-keputusan ini jelas mengguncang sistem yang telah mapan selama lebih dari dua dekade. Dengan kebijakan yang berani dan tak terduga, Prabowo tampaknya sedang mencoba mengembalikan kedaulatan ekonomi Indonesia yang selama ini dikendalikan oleh kekuatan eksternal.
Seperti dalam dunia pertarungan, Prabowo telah mengunci sistem nekolim dengan teknik yang tak terduga—seperti kuncian Habib Nurmagomedov!
(Rizky Zulianda)
