BANYUWANGI – Ketimpangan Bansos di Desa Temuasri makin menuai polemik . Salah satu penyebabnya pemerintah Desa Temuasri yang tidak Transparan , dimana penerima Bansos banyak yang tidak tepat sasaran.
Seperti halnya program ketahanan pangan tahun 2022 yang diambil dari 20% dari Dana Desa (DD) berupa program bantuan Kambing Perah dimana pemerintah Desa Temuasri membagikan 30 ekor kambing perah kepada 10 orang warganya berasal dari 5 dusun tiap dusun mendapatkan 6 ekor kambing perah untuk 2 orang warga penerima bantuan
Bantuan Kambing perah Desa Temuasri sejak awal menuai protes dari masyarakat karena dinilai tidak tepat sasaran dan tidak tepat program serta tidak memenuhi azas pemerataan bantuan
Selain itu pembelian 30 ekor kambing perah dengan harga fantastis antara 150 jt sampai 180 jt dinilai tidak tepat program karena Kambing perah membutuhkan perawatan khusus dan pakan khusus.
Salah satu warga Desa Temuasri yang getol. menyoroti ketimpangan program Bansos di Desa Temuasri adalah La Lati. SH. yang berprofesi sebagai Pengacara menjabat Ketua Komisariat Daerah Reklasseering Indonesia Kab Banyuwangi
Selain itu La Lati.SH juga tergabung dalam Rumah Aspirasi Masyarakat Desa Temuasri bernama Forum Banyu Bening yaitu suatu wadah yang memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat Desa Temuasri
Saat di temui awak media di rumahnya 30/3/2024) La Lati. SH mengatakan;
“Jika mengacu pada tujuan program Ketahanan Pangan seharusnya bantuan menyasar warga tidak mampu sebagai prioritas dengan harapan warga kurang mampu dapat meningkatkan taraf perekomian dengan bantuan yang ada,
Namun fakta yang terjadi di Desa Temuasri justru berbanding terbalik penerima bantuan Kambing Perah tahun 2022 justru turut dinikmati oleh oknum juragan- juragan kambing yang ekonominya sangat mampu membuat warga miskin merana ungkapnya
Lanjut La Lati. SH Desa Temuasri yang terdiri dari 5 Dusun pada tahun 2022 setiap dusun mendapat bantuan 6 ekor kambing perah untuk 2 orang penerima bantuan dengan harga 5 jt sampai 6 jt per-ekor sehingga jika di akumulasi setiap penerima bantuan mendapatkan 18 jt dinilai penuh kejanggalan dan tidak memenuhi azas pemerataan ungkapnya.
La Lati. SH juga mengungkapkan bahwasanya ” program bantuan Kambing Perah tahun 2022 di Desa Temuasri masih menyisakan perjanjian yang belum di realisasikan kepada warga lain.
Adapun perjanjiannya menyebutkan penerima bantuan Kambing Perah tahap pertama tahun 2022 setelah kambingnya memiliki anak, maka anaknya secara bergilir diserahkan kepada warga lain yang layak menerima bantuan.
“Saat ini sudah memasuki tahun 2024 sudah berjalan kurun waktu 2 tahun sejak tahun 2022 dimana kambing perah yang diberikan kepada warga penerima bantuan pada tahap pertama sudah mengalami 2 kali siklus beranak
Sehingga saya mendesak pemerintah Desa Temuasri dan peran serta Babinsa dan Babinkamtibmas untuk. melakukan pengecekan kambing perah pada masing masing dusun yaitu:
Dusun Krajan. Dusun Tapak Lembu. Dusun Awu awu Dusun Karangharjo, dan Dusun Bendo kerep agar anak Kambing perah segera diberikan kepada warga lain yang layak menerima bantuan tegasnya
La Lati SH juga berpesan kepada warga yang merasa ekonominya mapan dan memiliki pekerjaan tetap untuk tidak turut menikmati bantuan yang selayaknya menjadi hak warga kurang mampu
” jika itu hak warga miskin maka secara sadar sebaiknya di serahkan kepada warga miskin pesannya.
(Red)
