Panyabungan – Tepat pada hari ini, Jumat (21/3/2025), masa kepemimpinan Bupati Mandailing Natal (Madina) H.M. Sukhairi dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution resmi berakhir. Namun, di penghujung masa jabatannya, pasangan ini mendapatkan penilaian buruk dari sejumlah aktivis pemuda dan mahasiswa di Madina.
Ketua DPD KNPI Madina, Khairil Amri Nasution, bersama Ketua Panitia FGD Ahmad Sarqawi serta pengurus Awaluddin dan Adian Ricky Nugraha, dalam konferensi pers yang digelar di salah satu kafe di Panyabungan, Jumat dini hari, menegaskan bahwa kepemimpinan Sukhairi-Atika layak mendapatkan rapor merah.
Evaluasi Kritis: Janji yang Tak Terealisasi
KNPI Madina menilai bahwa sejak dilantik pada 22 Juli 2021 hingga hari ini, Sukhairi-Atika gagal merealisasikan janji kampanye serta visi-misinya secara sistematis dan terukur.
“Harapan masyarakat Madina terhadap era baru dan perubahan yang dijanjikan pasangan SUKA ternyata jauh dari kenyataan. Justru, kekecewaan masyarakat semakin mendalam,” ungkap Khairil.
Ia menyoroti berbagai persoalan yang tak terselesaikan selama hampir empat tahun kepemimpinan Sukhairi-Atika, mulai dari pemberantasan korupsi, tata kelola pemerintahan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, hingga masalah sosial dan ekonomi.
“Tidak ada indikator yang jelas untuk mengukur kemajuan Madina. Justru, tambang ilegal dan peredaran ganja semakin marak, praktik korupsi kian menjamur, angka kemiskinan tetap tinggi, pengangguran meningkat, serta berbagai kasus hukum menjerat pejabat daerah,” tandasnya.
Sapta Cipta dan Tagline ‘Madina Berbenah’ Dinilai Gagal
KNPI menilai bahwa visi-misi Sapta Cipta/Pitu Poda serta tagline Madina Bersyukur – Madina Berbenah hanya sekadar slogan tanpa gebrakan nyata.
“Tidak ada program prioritas yang benar-benar diwujudkan. Dimana era perubahan yang dijanjikan? Apa yang telah dibenahi? Kenyataannya, hasilnya nihil alias zonk,” ujar Khairil.
Ahmad Sarqawi menambahkan bahwa wajah ibu kota Panyabungan pun tak mengalami perubahan signifikan. Penataan kota masih semrawut, kumuh, dan rawan banjir.
“Yang ada hanya perubahan nama taman kota menjadi alun-alun, namun setelah direnovasi malah semakin runyam,” kritiknya.
IPM Rendah dan Layanan Kesehatan Belum Optimal
Analisis KNPI juga menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Madina yang masih tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumatera Utara.
Berdasarkan data BPS Sumut 2024, IPM Madina hanya 73,44, menempati peringkat keempat terendah di wilayah Tabagsel dan urutan kesembilan terendah di Sumut. Selain itu, pencapaian Universal Health Coverage (UHC) atau BPJS Gratis di Madina masih di bawah target 95% pada 2025.
“Berdasarkan semua indikator tersebut, KNPI Madina memberikan nilai D dengan skor 40-54 dari 100 untuk kepemimpinan Sukhairi,” tegas Ahmad Sarqawi.
Rapor Merah Akan Diumumkan Secara Luas
KNPI berencana menyampaikan hasil FGD berupa Rapor Merah ini kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Saifullah Nasution dalam bentuk buku dan rekomendasi kebijakan.
Selain itu, KNPI juga akan mensosialisasikan hasil evaluasi ini ke masyarakat melalui spanduk, baliho, dan selebaran yang disebarkan di seluruh kecamatan di Madina.
“Madina saat ini tidak baik-baik saja. Sukhairi bukanlah pemimpin solutif, melainkan pemimpin dengan seribu janji dan minim realisasi,” pungkas Khairil.
(Magrifatulloh)
