JAKARTA, – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menanggapi wacana perubahan struktur Polri dari posisi di bawah Presiden menjadi di bawah kementerian.
Haedar memandang bahwa posisi Polri dan TNI setelah Reformasi 1998 yang berada langsung di bawah Presiden merupakan hasil dari pertimbangan yang sangat matang. Menurutnya, saat itu seluruh proses dan institusi kenegaraan mengalami perubahan besar, di mana Polri dan TNI ditempatkan langsung di bawah Presiden serta dipisahkan fungsinya satu sama lain.
Ia menekankan bahwa Polri dan TNI adalah alat negara yang sangat penting dengan fungsi yang berbeda. Jika terdapat kekurangan atau masalah di dalamnya, Haedar menyarankan agar perbaikan dilakukan di internal institusi tersebut, bukan dengan mengubah strukturnya.
”Kalau ada masalah lebih baik lihat kondisi di dalam dan diperbaiki yang ada di dalam, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan,” kata Haedar di Jakarta, Jumat (20/2).
Ia menilai jika setiap muncul masalah kemudian dilakukan perubahan struktural seperti menggeser posisi kepolisian, hal itu justru berisiko menambah masalah baru alih-alih menyelesaikannya. Apalagi, saat ini kementerian-kementerian juga tidak lepas dari permasalahannya masing-masing.
Dalam bahasa sederhana, Haedar menyebut penempatan Polri di bawah kementerian justru akan memunculkan “dobel masalah”. Sebab, jika Polri yang sedang memiliki masalah digabung dengan kementerian yang juga memiliki masalah, maka masalah yang timbul akan berlipat ganda.
”Apakah dengan ada masalah kementerian kita hilangkan, kita lebur dan lain sebagainya? Atau ketika kita punya masalah dalam kehidupan masyarakat selalu perubahan struktural? Cukuplah!” tegas Haedar.
Ketimbang melakukan perombakan struktur, Muhammadiyah menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada penerapan prinsip good governance (tata kelola yang baik). Hal ini berlaku baik di internal kepolisian, tentara, maupun birokrasi kementerian untuk meminimalkan korupsi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Terkait siapa yang akan memimpin lembaga-lembaga negara ke depan, Haedar menyatakan hal tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Ia meyakini Presiden akan mengambil keputusan yang bijaksana.
”Saya yakin bahwa Pak Prabowo memiliki pandangan yang tentu luas, saksama, dan bijaksana,” tutup Haedar.
