SUMENEP, 10 November 2026 — Tim redaksi Media Ganesha Abadi memperoleh dokumen kronologis terkait dugaan penyimpangan pengelolaan tanah kas desa (TKD) milik tiga desa di wilayah Kabupaten Sumenep, yang diduga berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 114 miliar. Perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa seluruh informasi dalam liputan ini merupakan dugaan dan keterangan pihak terkait, belum ada putusan pengadilan yang mengesahkan kesalahan pihak manapun.
Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi, indikasi penyimpangan pertama kali terdeteksi pada tahun 2015, ketika perwakilan warga menemukan dugaan pelepasan tanah kas desa yang tidak sesuai ketentuan dalam pengecekan dokumen inventaris Kecamatan Kota Sumenep tahun 2010.
Penyelidikan dimulai sejak tahun 2015 dan penyidikan resmi dibuka pada tahun 2021. Dari hasil pemeriksaan penyidik, teridentifikasi tiga desa yang diduga kehilangan aset tanah kasnya, yaitu Desa Kolor, Desa Cabbiya, dan Desa Talango. Rincian luas tanah yang dilepaskan menurut hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep:
‑ Desa Kolor: seluas 13.440 m²
‑ Desa Talango: seluas 100.145 m²
‑ Desa Cabbiya: seluas 46.940 m²
Ketiga bidang tanah tersebut diduga ditukar‑guling dengan tanah milik PT Sinar Mega Indah Persada untuk pengembangan perumahan bernama Bumi Sumekar Asri. Tanah pengganti untuk Desa Kolor dan Cabbiya terletak di Desa Paberasan Kecamatan Kota, sedangkan pengganti untuk Desa Talango berada di Desa Poja Kecamatan Gapura. Warga berpendapat lokasi dan status tanah pengganti tersebut tidak sesuai dengan data buku Letter C milik desa, sehingga aset tanah kas ketiga desa diduga hilang dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Selama proses penyidikan, tersangka dan pihak terkait mengajukan tiga kali permohonan pra‑peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya, namun seluruhnya ditolak hakim:
1. Nomor 38/Pid.Pra/2023/PN.Sby (6 Desember 2023): Permohonan a.n. Sulaisi Abdul Razaq terkait penetapan tersangka — ditolak seluruhnya.
2. Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN.Sby (19 September 2024): Permohonan a.n. Kurniadi, S.H. terkait penyitaan mobil Land Cruiser milik H. Sugianto — ditolak, penyitaan dinyatakan sah secara hukum.
3. Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN.Sby (18 September 2024): Permohonan a.n. Akis Jazuli terkait penyitaan dua kavling tanah dan gedung Graha Kahmi Sumenep — ditolak, penyitaan dinyatakan sah secara hukum.
Meskipun seluruh gugatan pra‑peradilan ditolak, muncul perbedaan pandangan hukum krusial terkait status daluarsa perkara. Tim penyidik telah meminta pendapat sejumlah ahli pidana terkemuka:
1. Prof. Markus (UGM)
2. Dr. Rustamadji (UNS Solo)
3. Dr. Maradona (Unair)
4. Dr. Somawijaya (Unpad‑ahli dari KPK)
Keempat ahli tersebut berpendapat bahwa perkara ini belum masuk masa daluarsa. Selain ahli pidana, tim juga mendengarkan keterangan ahli dari bidang administrasi negara, hukum agraria, pertanahan‑BPN, kenotariatan, serta ahli pemerintahan desa. Pembahasan terkait kasus ini juga telah digelar di lingkungan KPK.
Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum menetapkan perkara tersebut telah daluarsa, sehingga hal ini menjadi salah satu hambatan kelanjutan penuntutan. Menurut informasi awal dari kejaksaan, Wakil Jaksa Tinggi baru mengetahui persoalan ini belakangan. Hingga kini proses penuntutan kasus ini belum berjalan secara maksimal selama tiga tahun terakhir, sehingga muncul sorotan publik terkait kelanjutan perkara besar ini.
Pelapor kasus Mohammad Siddik menyampaikan permohonan tertulis yang sopan kepada pihak‑pihak berwenang guna perhatian dan tindak lanjut perkara ini.
“Dengan hormat, kami mohon perhatian yang besar dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, serta Bapak Kepala Kejaksaan Agung, agar perkara dugaan penyimpangan pengelolaan tanah kas desa senilai Rp 114 miliar ini dapat ditinjau kembali dan ditingkatkan ke tahap penuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tanah kas desa seharusnya diperuntukkan demi kesejahteraan dan kemakmuran warga kecil di wilayah kami. Kami berharap perkara ini dapat diproses secara adil, transparan, dan menyeluruh demi keadilan bagi masyarakat Sumenep,” ujar Mohammad Siddik.
Redaksi menegaskan bahwa liputan ini hanya menyajikan fakta dan keterangan pihak‑pihak terkait, belum ada pernyataan resmi tertulis dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, KPK, maupun pihak berwenang lain yang mengkonfirmasi kebenaran dugaan tersebut.
Tim redaksi Media Ganesha Abadi akan mengajukan permintaan konfirmasi resmi kepada Subdit Tipikor Polda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, serta KPK untuk mendapatkan penjelasan terperiksa dan berimbang secara profesional sebelum menyajikan perkembangan selanjutnya kepada pembaca atau masyarakat .
(Yadi/Red)
