BANYUWANGI – Penanganan laporan dugaan pengambilan hasil kebun berupa janur kelapa yang dilaporkan Koyimah ke Polsek Giri, Polresta Banyuwangi, sejak 2 April 2026, kini menjadi sorotan. Persoalan yang patut mendapat perhatian bukan semata-mata dugaan pengambilan hasil kebun, melainkan juga sejauh mana proses penanganan laporan tersebut berjalan dan apakah pelapor telah memperoleh penjelasan yang memadai mengenai perkembangan perkaranya.
Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor: STTLPM/10/IV/2026/SPKT/POLSEK GIRI/POLRESTA BANYUWANGI/POLDA JATIM.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada redaksi, Koyimah mengaku mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp25 juta akibat dugaan pengambilan janur kelapa secara berulang kali tanpa persetujuannya. Pelapor menyebut pengambilan tersebut diduga telah terjadi sebanyak lima kali.
Di tengah persoalan itu, muncul perbedaan pandangan mengenai hak atas tanaman dan hasil kebun. Pihak terlapor disebut berdalih memiliki hak karena pernah mengeluarkan sejumlah uang tambahan untuk membantu pembelian bibit maupun proses penanaman.
Namun, satu pertanyaan mendasar tidak boleh dibiarkan menggantung: apakah benar terdapat kesepakatan yang memberikan hak kepada pihak terlapor untuk mengambil dan menguasai hasil kebun tersebut?
Pertanyaan itu bukan untuk menghakimi siapa pun. Justru itulah fakta yang harus diuji melalui pemeriksaan, keterangan saksi, dokumen, bukti pembayaran, serta klarifikasi kedua belah pihak.
LAPORAN DITERIMA, LALU BAGAIMANA PERKEMBANGANNYA?
Redaksi menilai, setiap laporan masyarakat yang telah diterima aparat penegak hukum harus ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Pelapor bukan sekadar pihak yang datang menyerahkan laporan. Ia juga memiliki kepentingan yang sah untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara, memperoleh informasi yang dapat diberikan menurut hukum, serta mendapatkan perlakuan yang adil selama proses berlangsung.
Apabila benar pelapor belum memperoleh penjelasan yang cukup mengenai perkembangan laporannya, kondisi tersebut patut menjadi perhatian dan perlu dijawab secara terbuka oleh pihak kepolisian.
Jangan sampai masyarakat hanya memperoleh nomor laporan, tetapi tidak mendapatkan kejelasan mengenai langkah penanganan yang telah dilakukan.
Kritik ini bukan bentuk penilaian bahwa aparat telah melakukan pelanggaran. Namun, transparansi merupakan bagian penting dari pelayanan penegakan hukum. Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui slogan, melainkan harus dibuktikan melalui tindakan, komunikasi, dan pertanggungjawaban institusional.
POLISI HARUS MENGUJI FAKTA, BUKAN SEKADAR MENERIMA DALIH
Dalam perkara ini, terdapat sejumlah aspek yang semestinya diperjelas melalui pemeriksaan secara objektif.
Pertama, siapa yang secara sah menguasai atau memiliki tanah tempat tanaman kelapa tersebut tumbuh?
Kedua, siapa yang membiayai pembelian bibit dan proses penanaman, serta apakah terdapat bukti pembayaran dari masing-masing pihak?
Ketiga, apakah pernah dibuat kesepakatan tertulis maupun lisan mengenai kepemilikan tanaman, pembagian hasil, atau kewenangan memanen janur?
Keempat, apakah pengambilan janur benar terjadi sebanyak lima kali sebagaimana keterangan pelapor, kapan peristiwa tersebut berlangsung, dan siapa saja yang mengetahui atau menyaksikannya?
Kelima, bagaimana dasar penghitungan kerugian yang ditaksir mencapai Rp25 juta?
Keenam, apakah pihak terlapor telah dimintai keterangan dan apakah seluruh bukti yang diajukan pelapor telah diperiksa?
Rangkaian pertanyaan tersebut penting untuk membedakan persoalan hak keperdataan dengan kemungkinan adanya perbuatan pidana. Klaim pernah mengeluarkan uang tambahan tidak serta-merta membuktikan adanya hak untuk mengambil hasil kebun secara sepihak. Sebaliknya, keterangan pelapor juga harus diuji dengan bukti yang sah.
KUHP BARU: UNSUR PIDANA HARUS DIBUKTIKAN SECARA CERMAT
Dalam perspektif hukum pidana, Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana pencurian, yakni mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
Ancaman pidananya berupa penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori V, yakni Rp500 juta.
Namun, penerapan pasal tersebut tidak boleh dilakukan secara serampangan. Penyidik harus membuktikan unsur-unsurnya, termasuk status kepemilikan atau hak atas barang, adanya tindakan pengambilan, serta maksud untuk memiliki secara melawan hukum.
Apabila terdapat dugaan keterlibatan beberapa orang yang bertindak bersama-sama dan bersekutu, ketentuan Pasal 477 ayat (1) huruf g KUHP dapat dikaji sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi. Pengambilan yang dilakukan berulang kali oleh satu orang tidak otomatis memenuhi unsur pencurian secara bersama-sama.
Dengan demikian, perkara ini membutuhkan pemeriksaan yang cermat, bukan kesimpulan terburu-buru.
KUHAP BARU MENUNTUT PROSES YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL
Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sejak 2 Januari 2026 menjadi bagian dari kerangka hukum acara pidana yang harus diperhatikan aparat penegak hukum.
Semangat pembaruan hukum acara pidana menempatkan perlindungan hak para pihak, profesionalitas aparat, serta akuntabilitas proses sebagai hal penting dalam penegakan hukum.
Dalam konteks laporan Koyimah, redaksi mendorong agar Polsek Giri memberikan informasi perkembangan penanganan perkara melalui mekanisme yang berlaku, termasuk SP2HP atau bentuk pemberitahuan resmi sesuai ketentuan kepolisian.
Pelapor juga dapat mengajukan permohonan tertulis kepada penyidik untuk memperoleh penjelasan mengenai status laporan, tahapan yang telah dilakukan, serta kendala apabila terdapat hambatan dalam penanganannya.
REDAKSI MENEGASKAN: KRITIK BUKAN PENGHAKIMAN
Media Nasional Ganesha Abadi menegaskan bahwa pemberitaan ini bukan vonis terhadap pihak terlapor maupun tudingan bahwa aparat kepolisian telah melakukan pembiaran.
Setiap orang tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Apabila terdapat perbedaan keterangan, seluruh pihak berhak menyampaikan klarifikasi, bukti, dan penjelasan sesuai ketentuan hukum.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak terlapor, pelapor, maupun Polsek Giri untuk memberikan keterangan resmi demi menjaga pemberitaan yang akurat dan berimbang.
Namun, satu hal perlu ditegaskan: hak masyarakat untuk memperoleh kepastian penanganan laporan tidak boleh diabaikan.
Publik menunggu bukan sekadar pernyataan, melainkan kejelasan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika laporan telah diterima, maka perkembangan penanganannya patut dijelaskan sesuai hukum dan kewenangan yang berlaku.
Media Nasional Ganesha Abadi akan terus mengawal persoalan ini secara kritis, independen, dan berimbang, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta mengedepankan kepentingan publik.
MEDIA NASIONAL GANESHA ABADI
Media Informasi & Publikasi Nasional
🌐 ganeshaabadi.com
📧 redaksi@ganeshaabadi.com
AKURAT DAN BERIMBANG
BERANI TAJAM SESUAI DATA, MENGUNGKAP FAKTA
MATA PUBLIK






