BANYUWANGI – Kesabaran masyarakat akhirnya mencapai titik jenuh. Bertahun-tahun menanti perbaikan, namun kondisi Jalan Penghubung Dusun Krajan/Sipring, Desa Songgon dengan Dusun Plantaran, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, hingga kini masih dipenuhi kerusakan yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Sebagai bentuk kekecewaan terhadap belum adanya tindakan nyata, pada Senin (13/07/2026) sejumlah warga memasang batang pisang di tengah ruas jalan yang rusak sebagai simbol protes sekaligus peringatan kepada pemerintah dan seluruh pihak yang memiliki kewenangan maupun kepedulian terhadap kondisi infrastruktur tersebut.
Aksi warga tersebut bukan tanpa alasan. Jalan sepanjang kurang lebih 1,7 kilometer dengan lebar sekitar 3,5 meter itu merupakan akses utama yang menghubungkan Dusun Krajan/Sipring dengan Dusun Plantaran sekaligus menjadi jalur strategis menuju kawasan pertanian, perkebunan, PT Bumi Sari Maju Sukses, PLTMH PT Wahana Energi Sejahtera, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Respons Ada, Realisasi Belum Terlihat
Yang menjadi sorotan masyarakat bukan semata kerusakan jalan, melainkan belum adanya realisasi perbaikan meskipun berbagai aspirasi telah berulang kali disampaikan kepada instansi terkait.
Menurut warga, selama ini mereka hanya menerima jawaban normatif, mulai dari akan dilakukan pengecekan, akan ditindaklanjuti, hingga akan dibahas sesuai mekanisme. Namun, hingga berita ini ditulis, masyarakat mengaku belum melihat langkah nyata berupa perbaikan fisik jalan.
Kondisi tersebut memunculkan kritik keras dari masyarakat yang menilai pelayanan publik tidak boleh berhenti pada sebatas menerima laporan dan memberikan respons administratif.
“Yang kami butuhkan bukan sekadar jawaban atau janji. Yang kami inginkan adalah jalan diperbaiki agar masyarakat bisa beraktivitas dengan aman,” ujar salah seorang warga.
Keselamatan Pengguna Jalan Dipertaruhkan
Kerusakan jalan yang dipenuhi lubang semakin membahayakan ketika musim hujan. Genangan air menutupi permukaan jalan sehingga pengendara sulit mengetahui kedalaman lubang.
Masyarakat mengaku khawatir kondisi tersebut sewaktu-waktu dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, menghambat distribusi hasil pertanian dan perkebunan, mengganggu aktivitas pelajar, hingga memperlambat pelayanan kesehatan.
Ironisnya, jalan tersebut juga menjadi jalur operasional menuju kawasan usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah.
Perusahaan Diminta Menunjukkan Kepedulian Melalui CSR
Selain mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, masyarakat juga telah mengajukan permohonan bantuan perawatan dan perbaikan jalan kepada:
- PT Perkebunan Nusantara (PTPN);
- PT Wahana Energi Sejahtera;
- PT Bumi Sari Maju Sukses.
Masyarakat berharap perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengambil bagian melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta ketentuan pelaksanaannya.
Menurut warga, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha merupakan solusi yang dapat mempercepat perbaikan akses jalan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Dasar Hukum Penyelenggaraan Jalan
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, penyelenggara jalan memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar jalan tetap memenuhi standar pelayanan dan keselamatan.
Apabila ditemukan kerusakan yang membahayakan pengguna jalan, penyelenggara berkewajiban melakukan penanganan sesuai kewenangannya, termasuk pengamanan lokasi apabila perbaikan belum dapat segera dilaksanakan.
Sementara itu, apabila di kemudian hari ditemukan dugaan penyimpangan anggaran, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan melawan hukum lainnya, proses penanganannya dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Ultimatum Warga: Pekan Ini Harus Ada Realisasi
Kekecewaan masyarakat kini berubah menjadi tuntutan yang lebih tegas. Warga menyatakan bahwa apabila hingga akhir pekan ini belum terdapat realisasi nyata berupa perbaikan ataupun langkah konkret dari pemerintah maupun pihak terkait, mereka berencana menggelar aksi penyampaian aspirasi dalam skala yang lebih besar.
Aksi tersebut, menurut warga, akan ditujukan kepada instansi pemerintah dan pihak-pihak terkait sebagai bentuk desakan agar persoalan jalan rusak tidak lagi berhenti pada tataran wacana, rapat, maupun respons administratif semata.
Masyarakat menegaskan bahwa mereka tetap mengedepankan dialog, musyawarah, dan penyelesaian secara damai. Namun, mereka berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menunjukkan komitmen nyata melalui tindakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menunggu Tindakan Nyata, Bukan Sekadar Janji
Masyarakat berharap Bupati Banyuwangi, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman (PU CKPP) Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kecamatan Songgon, Pemerintah Desa Songgon, Pemerintah Desa Bayu, serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut segera melakukan koordinasi dan merealisasikan perbaikan jalan.
Bagi masyarakat, jalan yang aman dan layak bukanlah sebuah kemewahan, melainkan hak dasar yang harus dipenuhi sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi mengenai jadwal pelaksanaan perbaikan jalan tersebut. Redaksi Ganesha Abadi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Dinas PU CKPP, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Wahana Energi Sejahtera, PT Bumi Sari Maju Sukses, maupun pihak terkait lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, guna menjaga pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
(Redaksi Media Nasional Ganesha Abadi)
