Sidoarjo – Belum genap setahun memimpin, hubungan antara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana kembali jadi sorotan publik. Perselisihan keduanya kerap mencuat, bahkan menimbulkan spekulasi soal keretakan di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Terbaru, Wakil Bupati Mimik disebut berencana melaporkan Subandi ke Kementerian Dalam Negeri terkait mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai tidak sesuai aturan.
Menanggapi kondisi ini, Tokoh Pemuda Sidoarjo yang juga Ketua Harian YALPK Group sekaligus Founder Lembaga Bantuan Hukum Subang Larang, Bramada Pratama Putra, S.H., CPLA, angkat bicara. Ia menilai, konflik berkepanjangan antar pimpinan daerah telah merugikan rakyat.
Konflik Kepemimpinan yang Merusak Sistem
Menurut Bramada, friksi antara Bupati dan Wakil Bupati bukan lagi isu baru. Ketegangan sejak awal masa jabatan kini berkembang menjadi konflik terbuka yang memengaruhi kinerja pemerintahan.
“Beberapa kebijakan strategis diambil sepihak tanpa koordinasi. Rotasi pejabat, program prioritas, hingga pengelolaan anggaran kerap jadi polemik. Ini menunjukkan adanya tarik-menarik kekuasaan yang tidak sehat,” ujarnya.
Situasi ini, lanjutnya, menimbulkan suasana birokrasi yang tidak kondusif. ASN pun terjebak dalam kebingungan arah komando, bahkan tak jarang menjadi korban politik praktis. Dampaknya, pelayanan publik ikut terganggu.
Transparansi Kebijakan Melemah
Bramada menilai, transparansi sebagai prinsip utama tata kelola pemerintahan justru menjadi korban pertama dari konflik ini.
“Banyak kebijakan yang tidak disosialisasikan dengan baik, tidak dibahas secara terbuka, bahkan tidak tercantum dalam dokumen resmi yang bisa diakses publik,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat partisipasi masyarakat dan pengawasan publik melemah. Warga, media, hingga lembaga pengawas kesulitan mengontrol proses pengambilan keputusan. Alhasil, efektivitas kebijakan menurun, sementara potensi penyalahgunaan wewenang meningkat.
Akuntabilitas Tergerus, Kepercayaan Publik Menurun
Konflik antar pimpinan juga dinilai merusak akuntabilitas pemerintahan.
“Ketika pemimpin saling tidak percaya dan bekerja tanpa sinergi, sulit bagi publik meminta pertanggungjawaban yang jelas,” tegas Bramada.
Kepercayaan masyarakat pun menurun. Alih-alih melihat pemimpinnya sebagai pelayan publik, warga justru menyaksikan pertikaian politik yang tak kunjung selesai.
Butuh Solusi Struktural
Menurut Bramada, konflik ini bukan sekadar persoalan personal, melainkan cerminan lemahnya sistem politik lokal. Pasangan kepala daerah dipilih dalam satu paket, meski kerap berbeda visi dan etos kerja.
Ia mendorong DPRD agar lebih aktif dalam mediasi dan pengawasan, serta Kementerian Dalam Negeri untuk turun tangan memastikan efektivitas pemerintahan daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat dan media juga perlu diperkuat guna mendorong transparansi.
Kesimpulan
Konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo menjadi contoh nyata bagaimana hubungan personal yang buruk dapat melumpuhkan tata kelola pemerintahan.
“Pemerintah bukan panggung politik, melainkan alat untuk melayani rakyat. Jika pemimpinnya terus berseteru, maka rakyatlah yang menjadi korban,” tutup Bramada.
(Redho)
