Musi Rawas, Sumsel – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lubuk Linggau bersama elemen masyarakat dan organisasi kemahasiswaan se-Silampari menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Koreksi Indonesia” di depan Kantor DPRD Musi Rawas, Senin (8/9/2025).
Ketua HMI Cabang Lubuk Linggau, Neka, menyampaikan bahwa aksi ini membawa 10 tuntutan kepada wakil rakyat Bumi Lan Serasan Sekentenan, antara lain:
1. Membekukan dan membatalkan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR.
2. Mengusut tuntas proyek RS Pratama Muara Kelingi yang terbengkalai, dengan DPRD memanggil eksekutif dan kontraktor.
3. Mendesak Bupati dan DPRD Musi Rawas mewujudkan pendidikan gratis dan bermutu, memperbaiki sekolah rusak, menghentikan pungli, serta memastikan bantuan tepat sasaran.
4. Menghentikan proyek fiktif, praktik mark-up, dan pemborosan anggaran perjalanan dinas.
5. Mendesak DPRD Musi Rawas mengusulkan ke DPR RI agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
6. Melakukan pembersihan dan reformasi menyeluruh di tubuh DPR.
7. Mendorong reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
8. Menghentikan kekerasan aparat kepolisian serta menegakkan SOP pengendalian massa.
9. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan menghentikan kriminalisasi terhadap mahasiswa maupun masyarakat yang menyuarakan aspirasi.
10. Membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kasus kekerasan terhadap aktivis, termasuk kasus Affan Kurniawan dan Umar Amarudin, serta dugaan pelanggaran HAM lainnya.
Aksi ini disambut langsung oleh Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, yang menyampaikan apresiasi atas kritik dan aspirasi mahasiswa. Ia menegaskan bahwa tuntutan berskala nasional akan diteruskan ke DPR RI, sedangkan tuntutan berskala daerah akan menjadi bahan introspeksi DPRD Musi Rawas.
Terkait pembangunan RS Pratama Muara Kelingi yang mangkrak, Firdaus menegaskan DPRD telah memanggil Dinas Kesehatan dan terus mendorong agar rumah sakit segera beroperasi. “Ada syarat teknis yang harus dipenuhi, khususnya ketersediaan dokter spesialis. Kami terus dorong agar bisa segera terealisasi,” jelasnya.
Untuk sektor pendidikan, Firdaus menyebutkan adanya program Bupati tentang pendidikan gratis hingga bantuan tingkat sarjana, yang akan terus dipantau DPRD. Ia juga menekankan transparansi perjalanan dinas anggota dewan melalui aplikasi khusus, sehingga dapat dipantau publik. “Perjalanan dinas tidak boleh lebih dari 14 hari, kecuali kebutuhan mendesak. Artinya ada batasan yang jelas,” tegasnya.
Aksi mahasiswa ditutup dengan penandatanganan berita acara serta penyerahan 10 tuntutan kepada Ketua DPRD Musi Rawas.
Unjuk rasa berlangsung aman, tertib, dan kondusif dengan pengamanan ketat dari ratusan personel Polres Musi Rawas, Satpol PP, dan TNI Kodim 0406/Lubuk Linggau.
(Erwin – Kaperwil Sumsel Lubuklinggau Musi Rawas Utara)
