JAKARTA – Dugaan praktik manipulasi nilai ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) kembali menjadi sorotan nasional setelah temuan pemeriksaan pemerintah mengindikasikan adanya penyimpangan pencatatan transaksi perdagangan internasional yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah fantastis.
Temuan tersebut memicu desakan kuat dari kalangan ekonom dan pemerhati kebijakan publik agar pemerintah tidak berhenti pada tahap audit administratif semata, melainkan segera membawa persoalan tersebut ke ranah penegakan hukum guna mengungkap secara terang dugaan praktik transfer pricing yang selama ini diduga menjadi celah penghindaran kewajiban fiskal.
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menilai indikasi manipulasi harga ekspor komoditas strategis nasional merupakan persoalan serius yang tidak hanya berdampak terhadap penerimaan negara, tetapi juga menyangkut kredibilitas tata kelola perdagangan Indonesia di mata dunia.
Menurutnya, pemerintah perlu membentuk tim investigasi independen yang melibatkan unsur penegak hukum, auditor negara, akademisi, serta lembaga pengawas keuangan guna memastikan proses penyelidikan berlangsung objektif dan transparan.
“Jika dugaan ini benar terjadi, maka yang dirugikan bukan hanya negara dari sisi pajak dan devisa ekspor, tetapi juga masyarakat luas yang seharusnya memperoleh manfaat optimal dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia,” ujarnya.
Modus Dugaan Permainan Harga Ekspor
Praktik transfer pricing umumnya dilakukan melalui transaksi antarperusahaan yang masih berada dalam satu grup usaha. Dalam skema yang diduga terjadi, harga ekspor CPO dari Indonesia dicatat lebih rendah saat dijual kepada perusahaan afiliasi di luar negeri.
Setelah itu, komoditas yang sama dijual kembali ke negara tujuan dengan harga pasar yang jauh lebih tinggi. Selisih nilai tersebut kemudian tercatat sebagai keuntungan perusahaan di negara lain, bukan di Indonesia.
Skema semacam ini dinilai berpotensi mengurangi kewajiban pajak, menekan nilai ekspor yang tercatat secara resmi, sekaligus menggerus potensi penerimaan negara dari sektor perkebunan sawit yang selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar nasional.
Berdasarkan data perdagangan sepanjang tahun 2025, nilai ekspor CPO Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah. Apabila terdapat perbedaan harga yang signifikan dalam rantai perdagangan internasional, maka potensi kerugian negara dapat mencapai angka yang sangat besar dan memerlukan investigasi menyeluruh.
Tidak Boleh Berhenti pada Segelintir Perusahaan
Pengusutan kasus ini, menurut berbagai kalangan, tidak boleh hanya terfokus pada satu atau dua kelompok usaha tertentu. Pemerintah diminta melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh perusahaan yang terlibat dalam rantai ekspor sawit, khususnya yang memiliki jaringan perdagangan internasional melalui perusahaan afiliasi di luar negeri.
Langkah tersebut penting guna memastikan tidak terjadi perlakuan diskriminatif dalam proses penegakan hukum serta menjamin bahwa seluruh pelaku usaha diperlakukan setara di hadapan hukum.
Selain aspek korporasi, perhatian publik juga tertuju pada kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam proses pengawasan dan administrasi perdagangan ekspor.
Apabila ditemukan adanya unsur persekongkolan, penyalahgunaan jabatan, atau tindakan yang mengarah pada tindak pidana korupsi, maka aparat penegak hukum didorong untuk menindak tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ancaman terhadap Kedaulatan Ekonomi Nasional
Pengamat ekonomi menilai dugaan manipulasi ekspor CPO bukan sekadar persoalan pelanggaran administrasi perdagangan. Kasus ini menyentuh aspek strategis yang berkaitan langsung dengan kedaulatan ekonomi nasional.
Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Karena itu, setiap kebocoran penerimaan negara dari sektor tersebut berpotensi mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat infrastruktur, hingga mendukung program sosial masyarakat.
“Komoditas sawit adalah aset strategis bangsa. Karena itu, setiap indikasi manipulasi nilai ekspor harus ditindak secara serius, profesional, dan transparan demi menjaga kepentingan nasional,” tegasnya.
Publik Menanti Ketegasan Pemerintah
Munculnya dugaan transfer pricing pada sektor sawit kini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola perdagangan dan meningkatkan penerimaan negara.
Publik menantikan langkah konkret berupa audit forensik, investigasi menyeluruh, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Jika tidak ditangani secara serius, praktik semacam ini dikhawatirkan akan terus berulang dan menjadi preseden buruk bagi pengelolaan komoditas strategis nasional. Sebaliknya, pengungkapan kasus secara transparan dapat menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pengawasan ekspor serta memperkuat perlindungan terhadap kepentingan ekonomi Indonesia.
(Redaksi Media Nasional Ganesha Abadi)
