BUNTOK – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (atau Kebijakan Umum APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara DPRD dan Pemkab Barito Selatan, Kalimantan Tengah ditunda sementara waktu.
Ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran mengatakan, penundaan ini karena ada berapa hal dasar yang masih belum dimasukan dalam struktur anggarannya.
“Hal itu mengingat, kalau dilihat sekilas, angka transfer ke daerah (TKD) ada mengalami penurunan dari pusat,” katanya, di Buntok, Senin. (09/11/2026)
Untuk itu, hal tersebut harus dipelajari terlebih dahulu untuk dipelajari bersama, karena, kaidah umum dalam menyusun anggaran harus dipenuhi terkait biaya tetap.
“Biaya tetap yang wajib tersebut diantaranya seperti gaji, kemudian belanja rutin, listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM),” ucapnya.
Kalau hal itu sudah terpenuhi, baru dilakukan pembahasan program yang lainnya yang memang perlu untuk dilaksanakan pada 2027 mendatang.
“Dalam rapat tersebut, kita meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) supaya menghitung kembali biaya tetap
dan yang wajib tersebut,” kata dia.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan ini juga menyampaikan, untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Barito Selatan pada 2027 mendatang mengalami penurunan sebesar 30 persen.
“Demikian halnya dengan TKD juga mengalami penurunan sekitar Rp30 miliar, sehingga pemerintah kabupaten harus menghitung terlebih dahulu hal yang wajib agar tidak menjadi permasalahan kedepannya,” kata dia.
Setelah TAPD melakukan penghitungan. ulang, baru pihaknya akan melaksanakan kembali rapat pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 mendatang.
Acara rapat yang berlangsung di ruang rapat gabungan komisi tersebut dihadiri Sekda Barito Selatan, Ita Minarni dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah setempat. (Tim Redaksi)
