SUMENEP, 9 November 2026 — Media Ganesha Abadi- mobil Dinas Disinyalir Digunakan Mengangkut Barang Tanpa Izin, Kecurigaan masyarakat Kabupaten Sumenep semakin menguat. Kendaraan yang diduga berstatus kendaraan dinas dan seharusnya berplat merah, terlihat beroperasi pada malam hari dengan pelat nomor putih sementara berkode AE 1062 RT di wilayah Jalan Adirasa, Kelurahan Kolor, Kecamatan Kota Sumenep. Tidak hanya itu, kini muncul dugaan yang lebih serius: kendaraan tersebut disinyalir digunakan untuk mengangkut muatan barang yang tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya.
Pengamatan warga dilakukan pada pukul 20.26 WIB, di luar jam kerja resmi instansi pemerintah. Penggunaan pelat sementara yang menyembunyikan identitas instansi, ditambah dugaan aktivitas pengangkutan barang di waktu yang tidak semestinya, memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat.
Dayat Mahjong, aktivis muda Sumenep, menegaskan bahwa dugaan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja.
“Jika kendaraan dinas sengaja mengganti pelat identitasnya dan bergerak malam hari sambil diduga mengangkut barang tanpa kejelasan dokumen, ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Ada indikasi kuat penyalahgunaan aset negara untuk kegiatan yang merugikan publik. Kami minta kepolisian dan instansi terkait segera melakukan pemeriksaan mendalam,” ujar Dayat.
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas Pemerintah mengamanatkan kendaraan dinas wajib menggunakan pelat nomor merah dan hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Penggunaan kendaraan negara untuk kepentingan lain, apalagi yang disinyalir bermuatan barang ilegal, dapat menjerat pihak yang bertanggung jawab dalam pasal penyalahgunaan wewenang hingga tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika terbukti mengangkut barang ilegal, pihak terkait juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan, kepabeanan, dan perizinan.
Lembaga Independen Pengawas Keuangan Kabupaten Sumenep meminta Polres Sumenep bersama instansi terkait segera menelusuri kebenaran dugaan ini, memverifikasi kepemilikan kendaraan, serta memeriksa kebenaran informasi terkait muatan yang disinyalir ilegal. Masyarakat berhak mengetahui kejelasan penggunaan aset negara dan keamanan peredaran barang di wilayahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait. Redaksi membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya. Seluruh informasi ini masih berupa dugaan laporan masyarakat dan belum berarti terbukti secara sah. Kami akan terus memantau perkembangan dan menyajikan keterangan yang berimbang bagi masyarakat.
(Tim/redaksi)
