BUNTOK – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat dalam rangka menyelenggarakan kegiatan Penerangan Penegak Hukum melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) Tahun 2026. Kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum bagi aparatur desa se-Kabupaten Barsel ini berlangsung di Aula Bapperida Buntok, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris DPMD Barsel Adenan, Sahala Anjungan Sitorus, serta puluhan kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Barsel yang sangat antusias mengikuti jalannya pemaparan materi, sementara panitia pelaksana kegiatan menghadirkan narsumber dari Kejari Barsel yakni Paras Setio,dan Naufal Luthfi Lazuardi.
Narasumber Paras Setio menekankan pentingnya peran kepala desa sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di tingkat desa, dan juga mengingatkan agar para kepala desa memahami batasan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa ini bertujuan agar para kepala desa paham batasan hukum dalam menjalankan pemerintahan desa. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil di desa senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Paras Setio.
Kita juga sangat menharapkan, bahwa para kepala desa mampu menjadi contoh dan teladan sekaligus penyuluh hukum bagi warga di wilayah masingmasing, imbuhnya.
Sekretaris DPMD Barsel Adenan sangat mengapresiasi program ini, karena memberikan edukasi hukum semacam ini sangat dibutuhkan oleh para kepala desa guna meminimalisasi potensi pelanggaran hukum dalam tata kelola pemerintahan desa.
“Untuk itu kita tegaskan, bahwa DPMD siap bersinergi penuh dengan Kejari untuk mendukung keberhasilan program Jaga Desa di seluruh wilayah Barsel, tekasa Adenan.
Sementara Sahala Anjungan Sitorus juga berharap agar hasil dari penyuluhan ini dapat langsung diimplementasikan oleh para kepala desa di lapangan.
“Kesadaran hukum aparatur desa merupakan pondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tutup Sahala. (Tim Redaksi)
