SUMENEP, 11 November 2026 — Sikap tidak memberikan tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep terkait dugaan pergantian plat merah kendaraan dinas ke plat umum, dan dipasang kembali ke plat merah, semakin memperkuat dugaan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas Pemerintah.
Peraturan tersebut dengan tegas mengatur bahwa kendaraan dinas wajib menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor khusus (plat merah) dan tidak boleh diubah atau diganti tanpa izin instansi berwenang. Penggantian plat dinas menjadi plat umum diduga bertujuan menyamarkan identitas kendaraan saat digunakan di luar tugas kedinasan.
Hingga saat ini, setelah surat permintaan konfirmasi dikirimkan, pihak Dinas Pendidikan belum memberikan penjelasan apa pun kepada publik maupun kepada awak media. Sikap bungkam ini dinilai masyarakat sebagai bentuk pembangkangan terhadap aturan yang berlaku.
“Kami menegaskan bahwa aset negara harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Diamnya pihak berwenang justru memicu kecurigaan yang lebih luas di masyarakat. Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus takut memberikan penjelasan?” ujar perwakilan warga.
Tim redaksi Media Ganesha Abadi akan tetap menunggu tanggapan resmi hingga batas waktu yang ditetapkan, dan apabila tidak ada respons, akan meneruskan pemantauan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep serta aparat penegak hukum terkait.
Catatan: Seluruh informasi ini masih berupa dugaan dan belum terverifikasi secara resmi dari pihak‑pihak terkait.
(Team/red)
