GRESIK – Ratusan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (DPC SP/SB) di bawah payung Sekretariat Bersama (SEKBER) Gresik memadati halaman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Selasa (25/11/2025). Sebanyak 820 massa aksi dari empat zona wilayah bergerak secara terkoordinasi untuk menyuarakan tuntutan strategis terkait kesejahteraan buruh dan stabilitas iklim investasi di Kabupaten Gresik.
Meski melibatkan jumlah massa yang besar, aksi yang dipimpin Presidium SEKBER Gresik Agus Salim, serta tokoh serikat lainnya seperti Imam Syaifudin (Ketua Konfederasi SPSI/Anggota Komisi IV DPRD Gresik), berlangsung damai, tertib, dan tanpa insiden. Keberhasilan ini tidak lepas dari pola pengamanan humanis yang diterapkan aparat gabungan TNI-Polri.
Sebelum massa aksi tiba, Wakapolres Gresik Kompol Shabda Purusha Putra memimpin apel pengamanan dan menegaskan bahwa tugas aparat adalah memberi pelayanan, bukan membatasi ruang demokrasi buruh.
“Pengamanan ini untuk memberikan pelayanan agar aksi dapat berjalan tanpa korban, baik materi maupun jiwa,” tegasnya.
Aparat diinstruksikan untuk mematuhi SOP, menjaga emosi, bertindak dalam satu komando, serta tidak membawa senjata api selama pengamanan. Arahan tersebut terbukti efektif menjaga situasi tetap kondusif sepanjang pergerakan massa dari wilayah Kota, Tengah, Selatan, hingga Utara Gresik.
Setelah menyampaikan aspirasi di beberapa perusahaan, massa aksi menuju Pemkab Gresik. Di Ruang Putri Cempo, perwakilan 12 Ketua DPC SP/SB SEKBER Gresik melakukan dialog dengan jajaran pemerintah diantaranya Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir, Kadisnaker Gresik Zainul Arifin, serta Wakapolres Gresik.
Dalam forum resmi tersebut, buruh mengajukan beberapa tuntutan penting, di antaranya:
* Rekomendasi kenaikan UMK 8,5–10%.
* Penguatan program Unit Reaksi Cepat (URC) untuk menindak pelanggaran hak normatif, sekaligus menyiapkan anggaran operasional tahun 2026.
* Pemerintah diminta hadir membantu perusahaan yang berpotensi pailit demi mencegah PHK massal.
* Prioritas bagi SDM lokal dalam proses perekrutan tenaga kerja, termasuk KEK JIIPE.
* Perbaikan layanan UHC serta penyelarasan komunikasi terkait prosedur Laporan Polisi (LP) Laka Lantas bagi pekerja.
Bupati Gresik menyambut positif seluruh aspirasi tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemkab berkomitmen menjaga iklim investasi tetap stabil, sambil memastikan hak dan kesejahteraan buruh tetap diperhatikan. Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir bahkan menegaskan kesiapan legislatif untuk menanggung anggaran URC dan perayaan Mayday 2026.
Sebagai bentuk transparansi, Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani langsung menemui ratusan buruh di halaman kantor Pemkab. Di hadapan massa, ia menyampaikan secara langsung beberapa poin hasil dialog, Disnaker akan diperintahkan menindak perusahaan pelanggar hak normatif melalui URC ; Pemkab menolak praktik pelanggaran hak normatif dan siap terlibat mencegah PHK akibat kepailitan perusahaan; Anggaran URC Tahun 2026 akan ditanggung penuh oleh DPRD Gresik; Komitmen penyerapan tenaga kerja lokal serta peningkatan koordinasi dengan BPJS Kesehatan; Pemkab akan mengupayakan rekomendasi agar kewenangan; pengawasan ketenagakerjaan dikembalikan ke Kabupaten/Kota.
Setelah mendengar penjelasan tersebut, massa aksi dengan tertib membubarkan diri. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif.
Aksi buruh kali ini menjadi contoh nyata bagaimana pengamanan humanis, dialog terbuka, dan komunikasi dua arah mampu menciptakan ruang penyampaian aspirasi yang efektif tanpa mengganggu ketertiban umum. Sinergi antara buruh, pemerintah, dan aparat keamanan menunjukkan bahwa perjuangan kesejahteraan tenaga kerja dapat berjalan berdampingan dengan upaya menjaga stabilitas iklim investasi di Kabupaten Gresik.
(Redho)
