Jakarta – Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan laut nasional, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menggelar Rapat Identifikasi Isu Penguatan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Rawamangun Bakamla RI, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Rapat dipimpin oleh Direktur Strategi Keamanan Laut Bakamla RI, Laksamana Pertama Bakamla Dafit Santoso. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi nasional.
“Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia menghadapi ancaman laut yang semakin kompleks, sehingga diperlukan sistem informasi yang terintegrasi dan responsif,” ujarnya.
Menurutnya, sistem informasi menjadi tulang punggung dalam pengawasan, deteksi dini, dan respons cepat terhadap ancaman laut. Dibutuhkan data yang akurat, real-time, dan dapat diakses lintas lembaga. Karena itu, sinergi dan kolaborasi antarinstansi menjadi mutlak.
Rapat ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, antara lain Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam RI, Marsekal Pertama TNI Agus Pandu Purnama, serta perwakilan Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kominfo, Ivan Syahreza, S.T.
“Diskusi terbuka ini diharapkan mampu merumuskan tantangan dan solusi untuk memperkuat sistem informasi keamanan laut nasional,” pungkas Laksma Dafit.
Sebanyak sembilan instansi hadir dalam rapat tersebut, yakni TNI AL, Polair, Ditjen Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bea dan Cukai, KPLP dan Kenavigasian Kemenhub, PSDKP KKP, BSSN, serta Basarnas.
Autentikasi: Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI, Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
