Medan – Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Sumut menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Tantangan dan Hambatan serta Strategi Meningkatkan Ekonomi Sumatera Utara”, Selasa (24/6/2025) di Theater Room Gedung Jati Junction, Medan.
FGD ini digelar sebagai forum untuk menggali akar persoalan dunia usaha dan mencari solusi konkret, khususnya dalam memperbaiki iklim ekonomi di Sumut.
Wakil Ketua DPP APINDO Sumut, Ng Pin Pin, menyampaikan bahwa FGD ini merupakan inisiatif yang lahir dari masukan langsung Kapolda Sumut. Ia menyebut, masalah seperti sulitnya perizinan, regulasi rumit, premanisme, dan mahalnya biaya logistik masih menjadi keluhan utama para pelaku usaha.
“APINDO ingin menemukan akar masalah yang dihadapi pengusaha, agar bisa mendorong perubahan yang konkret,” ujarnya.
Beberapa pembicara yang hadir antara lain:
- Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut, Iman Gunadi
- Kepala Dinas PMPTSP Sumut, Faisal Arif Nasution
- Pelaku usaha Ir. Sugianto Makmur
- Akademisi USU Dr. Arif Rahman
- Kepala BPTN Medan Muhardi Akbar
- AKP Dr. Rismanto J. Purba dari Ditreskrimsus Poldasu
Deputi BI Sumut, Iman Gunadi, menjelaskan bahwa meski inflasi di Sumut masih terkendali, dampak konflik Timur Tengah tetap memengaruhi ongkos logistik dan harga komoditas.
Kepala Dinas PMPTSP Sumut, Faisal Arif Nasution, menyebut Sumut menargetkan Rp53 triliun investasi di tahun ini, dengan realisasi Rp17,4 triliun pada triwulan I. Ia menyebut kawasan strategis seperti KEK, KIM, dan wisata nasional masih potensial menarik investor baru.
Terkait kendala perizinan, Faisal menilai banyak pelaku usaha belum memahami detail dokumen yang dibutuhkan. Ia mendorong komunikasi terbuka agar masalah bisa diinventarisir lebih akurat.
Sementara pelaku usaha, Ir. Sugianto Makmur, menyebut kondisi pengusaha saat ini “hancur lebur”, karena omzet merosot tajam. Ia menyoroti dominasi komoditas seperti CPO, karet, dan kertas, serta meminta agar pengusaha tidak diganggu dengan birokrasi yang membebani.
Dr. Arif Rahman dari USU menyarankan tiga langkah strategis: pemerataan SDM, membangun pusat inovasi daerah berbasis komoditas unggulan, dan membentuk forum inovasi antara akademisi, pengusaha, dan pemerintah.
Kepala BPTN Medan, Muhardi Akbar, menegaskan peran pihaknya dalam mengawasi distribusi dan perdagangan barang kebutuhan pokok, sesuai Permendag 55 Tahun 2022.
AKP Dr. Rismanto dari Polda Sumut menegaskan dukungan pihak kepolisian dalam menjamin keamanan pengusaha dan menjaga iklim investasi tetap kondusif.
“Penegakan hukum bukan untuk memenjarakan, tapi menjaga stabilitas. Ketika kamtibmas terjamin, ekonomi akan tumbuh dan masyarakat sejahtera,” tegasnya.
FGD ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam menyusun strategi ekonomi yang inklusif dan solutif bagi Sumatera Utara.
(Tim)
