Mandailing Natal – Aliansi Mahasiswa Pemantau Kebijakan Mandailing Natal (AMP2K) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas langkah tegas dan cepat dalam mengusut dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, yang hingga kini telah berujung pada penggeledahan rumah dan kantor Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal.
KPK diketahui mengerahkan dua tim untuk menggeledah rumah Plt Kepala Dinas PUPR Madina, Elpianti Harahap, serta kantor dinas terkait. Langkah ini dinilai AMP2K sebagai bukti nyata keseriusan lembaga antirasuah dalam membongkar praktik korupsi yang merugikan masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Mandailing Natal.
“Kami mengapresiasi langkah cepat KPK dalam menangani dugaan kasus ini. Ini adalah bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat dan penegakan hukum yang adil,” ujar Pajar Nasution, Ketua AMP2K, dalam keterangannya kepada media.
Aliansi Mahasiswa menilai penggeledahan ini membuka harapan baru bagi masyarakat Mandailing Natal, agar proyek-proyek pembangunan, terutama infrastruktur jalan, dapat dilaksanakan secara transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
Selain mengapresiasi langkah KPK, AMP2K juga mendesak agar pengusutan kasus ini dilakukan hingga tuntas, termasuk mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan pejabat daerah maupun pihak swasta.
“Kami akan terus mengawal kasus ini, dan berharap KPK tidak ragu untuk menindak siapapun yang terbukti terlibat, tanpa pandang bulu,” tegas Pajar Nasution, aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Langkah tegas KPK ini juga dinilai menjadi momentum penting bagi Bupati Mandailing Natal, Saipullah, untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan di daerahnya, sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, serta mengevaluasi kinerja seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Mandailing Natal.
(Magrifatulloh)
