Sidoarjo – Pertama, meminta Kejaksaan Negeri Sidoarjo menegakkan hukum seadil-adilnya, karena Bukti Perkara Pidana adalah sebuah bukti materiil yang tidak terpatahkan dan tidak terbantahkan dari sebuah peristiwa hukum yang senyatanya. Bukti hukum peralihan hak atas tanah Tambak Oso ternyata terjadi akibat perbuatan tipu-tipu.
Kedua, pendemo meminta Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk menjalankan dan melaksanakan isi putusan Perkara Pidana No. 236 /Pid.b/2021/PN.Sda. Jo.873/PID/2021., jo.Putusan MARI no. 32 K/Pid/2022, jo. Putusan PK No. 21PK/Pid/2023 dalam kondisi telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incrakht) dan mengembalikan status kepemilikan tanah kepada pemilik asal yang berhak yaitu Miftahur Roiyan dan Elok Wahibah.
Ketiga, menuntut Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk mengusut tuntas segala permainan dan semua praktek-praktek mafia tanah yang menjamur selama ini, karena hal ini sangat merugikan dan menyakitkan hati rakyat.
Andi Fajar Yulianto juga menegaskan, agar Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo segera menyerahkan tiga sertifikat yang menjadi hak Miftahur Roiyan dan Elok Wahibah dalam waktu sesingkat-singkatnya.
“Keberanian Bapak Kajari untuk melaksanakan isi putusan tersebut dengan menyerahkan tiga sertifikat, kepada yang berhak. Sesuai isi putusan pidana tersebut akan kami kawal dan tidak perlu takut, kami ada di belakang Bapak Kajari. Jika gerakan kami ini tidak diindahkan oleh Bapak Kajari, maka kami akan datang kembali dengan massa 10-20 kali lipat dari yang hadir sekarang,” pungkasnya Andi Fajar Yulianto.
(Redho)
