MBG: Ikhtiar Mulia yang Perlu Dikawal
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah langkah strategis negara untuk memastikan generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan berakhlak. Namun, sebagaimana setiap kebijakan besar, implementasi di lapangan menghadapi tantangan. Kasus di MTs Negeri 2 Brebes, Jawa Tengah, menjadi cermin evaluasi nasional yang penting.
Kontroversi Surat Pernyataan
Program MBG di Brebes sempat viral, bukan karena keberhasilan dapur SPPG menyajikan menu sehat, melainkan karena surat pernyataan bermasalah.
Sekolah meminta orang tua murid menandatangani surat agar tidak menuntut jika terjadi sakit atau keracunan akibat MBG, bahkan melarang menyampaikan kasus ke luar.
Surat ini akhirnya dicabut setelah arahan dari Kemenag Brebes. Namun dampaknya nyata: publik menyoroti perlunya prosedur yang transparan, humanis, dan tidak melanggar hak anak maupun orang tua.
Pentingnya Sosialisasi yang Mendidik
Pada Desember 2024, saya bersama Kasatpel SPPG dan Danramil menggelar sosialisasi kepada orang tua murid. Pesan yang kami tekankan:
- Makanan MBG harus sehat, halal, dan aman.
- Orang tua berhak menyampaikan kritik dan saran melalui mekanisme yang baik.
- Wali kelas, kepala sekolah, Kasatpel SPPG, hingga ahli gizi harus menjadi jembatan komunikasi.
Sosialisasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan penghormatan terhadap hak anak dan orang tua serta benteng agar MBG tidak disalahgunakan oknum.
Ancaman Penyelewengan MBG
Penyelewengan MBG bisa muncul dalam banyak bentuk:
- Pemilihan bahan makanan murah dan rendah gizi
- Proses masak asal-asalan demi mengejar waktu
- Dapur SPPG tidak memenuhi standar sanitasi BGN
- Sajian basi hingga menimbulkan muntah dan diare
Tanpa saluran pengaduan resmi, keluhan akan menumpuk, protes liar meledak, dan program mulia ini bisa dijadikan isu negatif oleh pihak tak bertanggung jawab.
Negara Wajib Hadir
Prinsip perlindungan anak jelas: jika ada korban, negara wajib hadir.
- Pemkab/pemkot harus ikut bertanggung jawab.
- BPOM, Babinsa, hingga polisi desa bisa dilibatkan dalam deteksi dini.
- Dinas kesehatan wajib mengawasi menu MBG.
Sekolah tidak boleh dijadikan kambing hitam. Negara harus hadir sebagai pelindung, bukan hanya regulator.
Forum dan Satgas Pengaduan
Saya mengusulkan langkah konkret:
- Forum pengaduan di tingkat kota/kabupaten
- Satgas MBG sebagai konsultan, pendamping, dan pengawas
- Dinas Pendidikan dan Kemenag membuka ruang pengaduan resmi
- Korwil SPPG menyebarkan nomor khusus pengaduan
Jika ada dapur SPPG nakal, hentikan sementara dan evaluasi. Jangan biarkan anak-anak jadi korban eksperimen pangan.
Waspada Pangan Ultra-Proses
Orang tua harus kritis terhadap sajian ultra-proses. Jika dikonsumsi rutin, risiko kesehatan meningkat. Saya pernah mendampingi santri SLTA yang mengalami gagal ginjal akibat konsumsi berlebihan makanan ultra-proses. Ini bukan isu sepele.
Menu MBG Harus Sesuai Standar Gizi
Saluran pengaduan memberi ruang bagi orang tua untuk melapor bila:
- Porsi terlalu kecil
- Bahan berkualitas rendah
- Menu monoton dan tidak variatif
Kritik adalah Bentuk Cinta
Kritik dan saran bukanlah ancaman bagi pemerintah atau sekolah. Ia justru bentuk cinta dan kepedulian terhadap generasi penerus bangsa. Dengan keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik, program MBG bisa benar-benar menjadi warisan kebijakan monumental yang menyehatkan sekaligus mencerdaskan anak-anak Indonesia.
(Red)
Untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan badan gizi Nasional ,itu seharus nya .. menentukan mitra yang baik yaitu mitra yang teruji mampu melakukan proses memasak dengan baik dan benar sesuai prosedur keselamatan pangan . Jangan asal asalan menunjuk mitra dan oleh karena tuntutan kualitas dan waktu yang terbatas semestinya badan gizi Nasional juga harus dapat mengukur kemampuan mitra yang mau melaksanakan memproses program makan gratis itu sendiri dengan ketat…oleh karena proses memasak dengan jumlah yang banyak di atas 1000 porsi itu banyak sekali resiko resiko’ nya yang dapat merugikan baik konsumen ( masyarakat ) dengan resiko kesehatan nya…negara dengan kucuran dana nya yang tidak efektif, juga mitra itu sendiri dengan memaksakan sesuatu yang sebenar nya jauh di luar kemampuan nya
Untuk salah satu solusi ini sebaik nya setiap mitra MBg.. cukup diberi beban maksimal 1000 porsi sajah biar mereka lebih leluasa dan fokus untuk mengerjakan tugas tugas nya yaitu memberikan makan gratis dengan baik dan benar mengikuti prosedur SOP keselamatan pangan yang setiap chef sudah pasti tau dan sudah terbiasa juga mampu melakukan nya jika di berikan beban 1000 porsi
Jika di berikan beban lebih dari 1000 porsi sudah dapat dipastikan dan sudah terbukti banyak yang eror.. makanan beracun..variasi menu tidak bagus bahkan nilai gizi nya sudah hilang sebelum di konsumsi oleh masyarakat
Oleh karena itu kepada badan gizi Nasional tolong di ditinjau kembali juga di pantau setiap dapur mitra MBg yang sudah berjalan atau akan berjalan pastikan mereka cuma memproduksi 1000 porsi sajah dengan sdm yang sesuai di bidang nya yang teruji dengan kemampuan dan skill nya karena sungguh miris sekali di kota bandung ini banyak banget chef yang ngangur karna mereka belum atau tidak mendapat kan kesempatan untuk bekerja sementara mitra dapur MBG tumbuh dimana mana ini perlu juga penyesuaian dari kedua belah pihak jadi tolong di pantau dan ditinjau dan di benahi lagi agar tujuan baik dari setiap unsur dapat terwujud dengan baik dan benar tanpa ada nya resiko resiko buruk buat semuanya
Terima kasih