Deli Serdang– Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Deliserdang, Kamis (4/9/2025) pagi. Mereka menuntut transparansi dan pengembalian anggaran perjalanan dinas Ketua DPRD Deliserdang, Zakky Sharry, beserta anggota dewan yang nilainya mencapai miliaran rupiah
Aksi dimulai sekitar pukul 09.30 WIB dengan pengawalan ketat dari Polresta Deliserdang dan Satpol PP. Massa datang menggunakan dua mobil pick-up, sound system, dan sejumlah angkutan umum. Mereka menyoroti perjalanan dinas DPRD Deliserdang sejak Januari hingga Agustus 2025 yang mencapai Rp10,2 miliar, termasuk perjalanan dinas Ketua DPRD Zakky Sharry sebesar Rp1,1 miliar.
Dalam orasinya, Muhari (43) menyebut bahwa anggaran fantastis tersebut melukai hati rakyat. “Uang perjalanan dinas Ketua DPRD saja Rp1,1 miliar. Ini harus kita lawan!” teriaknya yang langsung disambut sorakan massa.
Hal senada disampaikan Fatimah Sinaga yang menilai anggaran dewan tidak sejalan dengan kondisi masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum AMPK, Rahman JP Hutabarat, menuding pimpinan DPRD tidak berpihak pada rakyat dan sulit bersatu dengan anggotanya. Ia juga menyoroti mobil dinas Ketua DPRD yang disebut-sebut mencapai Rp4 miliar.
AMPK menegaskan bahwa anggaran besar itu seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan rakyat, seperti BPJS Kesehatan PBI bagi warga miskin, pendidikan gratis, dan perbaikan infrastruktur jalan.
Sekitar 30 menit berorasi, massa akhirnya ditemui sejumlah anggota DPRD, yakni M. Dhanil Ginting, H. Purwa Ningrum, Adami Sulaiman, Merry Alfrida Sitepu, Gendro Judo Buwono, Misdianto, serta Sekwan Iwan Salewa. Namun, kekecewaan muncul lantaran tak satupun pimpinan DPRD hadir.
Perdebatan sempat terjadi antara perwakilan massa dengan anggota dewan. Rahman JP Hutabarat menegaskan bahwa aspirasi mereka tidak akan berarti tanpa kehadiran pimpinan. “Masa ada empat pimpinan dewan, satu pun tidak ada di sini. Kami ini rakyat, bukan bandit,” tegasnya.
Meski 10 perwakilan massa sempat diterima di ruang rapat DPRD, pertemuan berakhir ricuh. Perwakilan AMPK memilih keluar karena menilai anggota dewan tidak bisa mengambil keputusan tanpa pimpinan.
Di sisi lain, anggota DPRD yang hadir mengaku sudah menampung aspirasi massa, namun tidak bisa menjawab absennya pimpinan dewan.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Zakky Sharry belum memberikan tanggapan atas tuntutan massa.
(Tim)
