Ganesha Abadi – Penyegelan dan pembatalan proyek PSN PIK 2 yang sempat mengundang kontroversi di Pantai Utara Jakarta mulai meredakan keresahan dan kemarahan masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa proyek ini, yang melibatkan pembangunan pagar laut sepanjang lebih dari 30 kilometer, membawa dampak buruk terhadap lingkungan dan kehidupan warga setempat.
Menurut Jacob Ereste, pembongkaran pagar laut yang dilakukan harus disertai dengan pengusutan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. “Pembongkaran pagar laut mudah dilakukan, namun prosesnya harus diiringi dengan pemeriksaan terhadap pihak yang merekayasa proyek ini. Jika hanya operator pelaksanaan yang diproses, maka masalah ini belum tuntas,” ujar Ereste.
Lebih lanjut, Ereste menekankan bahwa pemulihan lingkungan yang rusak akibat proyek tersebut harus menjadi tanggung jawab pengembang. Selain itu, harus ada perhatian serius terhadap keadilan bagi warga yang terdampak, baik yang kehilangan mata pencaharian maupun tempat tinggal.
Proyek PSN PIK 2 yang diklaim akan membangun kawasan pemukiman elit di sepanjang pantai Utara Jakarta hingga Banten, dengan luas mencapai 15.000 hingga 30.000 hektar, menuai kekhawatiran. Banyak pihak khawatir proyek ini hanya akan menguntungkan segelintir orang kaya dan berkuasa, sementara rakyat biasa terpinggirkan.
Gerakan Rakyat Anti Oligarki (GRAO), yang didukung oleh sejumlah aktivis dan masyarakat setempat, mendesak agar proyek ini dihentikan. Penyegelan yang dilakukan KKP pada 10 Januari 2025, membuktikan bahwa izin proyek tersebut tidak memenuhi syarat dan harus segera dibongkar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Langkah pemerintah yang turun tangan, dengan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto, memberikan angin segar bagi masyarakat. “Penyegelan ini meredakan kegundahan dan kemarahan warga. Kami berharap pemerintah terus mengawal kepentingan rakyat dan memastikan proyek seperti ini tidak merugikan masyarakat,” ujar Ereste.
Warga berharap Kabinet Merah Putih, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, dapat terus amanah dalam membela kepentingan rakyat dan memastikan keadilan bagi semua.
(Jacob Ereste)
