JAKARTA – Polri kembali mencatat langkah strategis dalam penguatan mutu pelayanan publik melalui peresmian Gedung Sertifikasi Jarak Jauh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri sekaligus pelaksanaan Kick-Off Perdana Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) bagi Penyidik dan Penyidik Pembantu Polri. Inisiatif ini menjadi tonggak penting dalam percepatan Transformasi Polri di bidang penyidikan dengan menekankan profesionalisme, akuntabilitas, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.
Acara peresmian turut dihadiri mitra strategis dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Ir. Afriansyah Noor, M.Si., Kepala BNSP RI Syamsi Hari, S.E., M.M., serta Asesor Lisensi BNSP Ade Syaekudin, S.H., M.M. Kehadiran mereka mempertegas bahwa peningkatan kompetensi penyidik merupakan agenda nasional lintas sektor demi memperkuat kualitas layanan publik, khususnya dalam penegakan hukum.
Sertifikasi sebagai Amanat Regulasi dan Kebutuhan Publik
Dalam sambutannya, Wamenaker Afriansyah Noor menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi bagi penyidik bukan sekadar program, melainkan amanat regulasi sekaligus instrumen penting dalam memastikan kualitas kerja aparatur penegak hukum.
Ia menjelaskan bahwa Sertifikasi Jarak Jauh merupakan terobosan strategis yang memungkinkan asesmen menjangkau personel hingga pelosok Tanah Air. Meski dilakukan secara daring, proses sertifikasi tetap dijamin validitasnya melalui mekanisme asesmen berbasis bukti, penerapan standar BNSP, serta pengawasan ketat untuk menjaga integritas.
Wamenaker juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas asesor, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan SDM berkelanjutan yang akan menentukan keberhasilan program sertifikasi nasional di masa mendatang.
BNSP: SJJ Selaras Standar Internasional
Kepala BNSP Syamsi Hari menambahkan bahwa SJJ berlandaskan Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP.2759/BNSP/XI/2025, dengan cakupan sembilan skema sertifikasi. Mulai dari penyidikan tindak pidana umum, TPPU, kejahatan siber, narkotika, korupsi, hingga kompetensi pendidik Polri.
Ia menegaskan bahwa, meski dilaksanakan secara jarak jauh, proses asesmen dikawal sistem keamanan digital, mekanisme verifikasi, dan portofolio asesmen yang selaras dengan praktik internasional. Hal ini menjadi bagian dari agenda besar peningkatan kualitas SDM nasional yang tahun ini mencatat banyak progres signifikan.
Polri Jawab Ekspektasi Publik terhadap Penanganan Perkara
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa percepatan sertifikasi ini merupakan respon langsung Polri terhadap meningkatnya ekspektasi publik atas penanganan perkara yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Sertifikasi Jarak Jauh ini bukan hanya program internal, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap penyidik memiliki standar kompetensi yang sama, modern, dan akuntabel. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan hukum yang cepat dan tepat — dan Polri menjawabnya melalui standardisasi kompetensi berbasis regulasi nasional,” ujar Brigjen Trunoyudo.
Ia menambahkan bahwa Polri memasuki fase penting terkait implementasi KUHAP dan KUHP baru, yang menuntut penyidik memahami standar pembuktian modern dan pemanfaatan teknologi secara lebih komprehensif dalam proses penyidikan.
Fasilitas Modern dan Sistem Terintegrasi
Dalam laporan teknisnya, Karorenmin Bareskrim Polri Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K., memaparkan bahwa pembangunan gedung baru ini merupakan kebutuhan strategis dalam mendukung digitalisasi pembinaan SDM penyidik.
Gedung Sertifikasi Jarak Jauh LSP Polri dilengkapi dengan fasilitas antara lain:
- laboratorium uji berbasis komputer,
- command center terintegrasi,
- ruang asesor sesuai standar BNSP,
- fasilitas telekonferensi multimode,
- pusat data berlapis dengan sistem backup harian.
Untuk sertifikasi perdana, enam Polda wilayah timur — mulai dari Papua hingga Maluku Utara — telah tersambung secara real-time dengan asesor LSP Polri melalui sistem digital yang aman dan stabil.
Langkah Besar Menuju Penegakan Hukum Modern dan Terpercaya
Peresmian gedung dan peluncuran perdana SJJ ini menjadi simbol kuat komitmen Polri dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih modern, transparan, dan terpercaya. Sinergi Polri dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP memastikan bahwa peningkatan profesionalisme penyidik bukan hanya kebutuhan internal lembaga, tetapi kepentingan publik yang harus diwujudkan segera.
Program ini diharapkan mampu menjadi akselerator peningkatan kapasitas penyidik di seluruh Indonesia, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mengokohkan Polri sebagai institusi yang adaptif, kompeten, dan siap menghadapi tantangan penegakan hukum di era digital.
(Red)
