BANYUWANGI – Proyek Pembagunan Jalan Poncomoyo Jalan Kandangan – Sumberbopong, kecamatan pesanggaran, dengan nilai biaya pelaksanaan sebesar Rp 1.787.237.000.00 milik dinas pekerjaan umum cipta karya, perumahan dan permukiman kabupaten Banyuwangi di keluhkan warga setempat.
Proyek bangunan jalan yang dikerjakan oleh CV Karunia Surya Sejahtera beralamatkan di kecamatan gambiran tersebut menuai keluhan warga, pasalnya, warga menilai bahwa ketebalan aspal pada proyek tersebut tipis di beberapa bagian. Jumat, (09/08/2024)
Kholik mengatakan, “Sepintas kalau di perhatikan aspalnya baik-baik saja, namun ketika di teliti dengan seksama ketebalan aspal ada yang tidak sama dan cenderung lebih tipis dan kasar pada permukaan jalan, secara pengetahuan kami tidak tau apakah pekerjaan seperti itu sudah sesuai atau tidak,”Tuturnya.
Terlebih menurut warga pada bagian bahu jalan yang saat ini masih di lakukan pekerjaan pemadatan dengan lebar kurang lebih hanya 40 cm sepanjang jalan tersebut di khawatirkan tidak akan bertahan lama.
“Pemadatan bahu jalan dengan material yang lebih bercampur tanah dan abu batu seperti nya tidak akan bertahan lama karena rawan akan terkikis air hujan, terlebih lebar bahu jalannya di antara 40 cm akan menjadi pemicu kurang kokohnya bahu jalan ini,”jelas kholik
Sementara tim investigasi Info Warga Banyuwangi (IWB) yang mendapatkan keluhan tersebut mendapatkan apa yang di keluhkan warga pesanggaran benar adanya.
“Apa yang di keluhkan warga tersebut benar adanya. Aspal yang tipis dan kasar dengan mudah bisa di lihat perbedaannya, meskipun sudah ada pengadilan simple kadar dan ketebalan aspal namun itu tidak bisa di jadikan tolak ukur bahwa pekerjaan CV Karunia surya sejahtera ini telah sesuai spesifikasi, karena bisa jadi dugaan adanya permainan secara teknis dengan pihak pengawasan itu terjadi untuk memudahkan tahap akhir yakni MC 100,” Ungkap ketua (IWB) Abi Arbain
Hal senada di katakan mujiono Anggota lembaga Swadaya masyarakat (LSM KPK Nusantara) DPC Banyuwangi. Menurutnya, dugaan lemahnya pengawasan oleh pihak dinas masih menjadi permasalahan.
“Tidak ada jaminan bahwa pihak pengawas ini melakukan pengawasan sesuai dengan SOP, sehingga pekerjaan asal jadi sesuai keinginan kontraktor yang patut di persoalkan. Terlepas dari itu semua, munculnya praktek-praktek korupsi karena adanya sebuah pembiaran oleh pihak terkait,” Pungkas mujiono devisi lingkungan hidup lsm kpk Nusantara DPC banyuwangi.
Hingga berita ini ditayangkan pihak CV dan DPU- CKPP kabupaten Banyuwangi belum juga dapat di konfirmasi.
(her)
