Jakarta — Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rahmat Hidayat, bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kota Lubuk Linggau, menghadiri rapat koordinasi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertema “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas dari Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah.” Kegiatan berlangsung di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Rakor tersebut turut dihadiri para kepala daerah lainnya, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Banten Andra Soni, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani, dan Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru.
Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam sambutannya menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia menyoroti masih adanya budaya korupsi yang menghambat pembangunan daerah dan membuat investor enggan menanamkan modal.
“Ini mengapa saya tekankan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih atau good governance,” kata Setyo Budiyanto.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut KPK memiliki tugas melakukan pencegahan sekaligus penindakan tindak pidana korupsi. Ia mengingatkan kepala daerah agar tidak menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kepala daerah bukan hanya pemegang mandat politik, tapi juga penentu arah perubahan. Kami ingin memastikan kekuasaan yang diberikan rakyat tidak disalahgunakan. Kolaborasi dan integritas adalah kunci,” tegas Johanis.
Dalam kesempatan tersebut, para kepala daerah dan ketua DPRD juga melakukan penandatanganan komitmen antikorupsi.
Turut mendampingi Wali Kota Lubuk Linggau dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau H. Yulian Effendi, Sekda H. Trisko Defriyansa, dan Inspektur H. Resta Irwan Putra.
(Erwin Kaperwil Sumsel Lubuklinggau, Musi Rawas Utara)
