Lubuklinggau, Sumatera Selatan – Pernyataan seorang kepala sekolah di salah satu SMP Negeri di Lubuklinggau yang mengaku ingin mengundurkan diri karena ketatnya pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pernyataan tersebut mendapat tanggapan serius dari aktivis Bumi Silampari.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kepala sekolah berinisial IMW itu menyampaikan keluhannya kepada seorang penggiat kontrol sosial. Isu ini langsung menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan aktivis Pendidikan.
Salah satu mahasiswa Hukum Tata Negara (HTN) semester akhir, Ferry Isrop, turut memberikan pandangannya. Saat ditemui di tengah kesibukannya melakukan penelitian skripsi di Lubuklinggau Utara I pada Kamis (20/2/2025), ia meminta Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau serta bidang pembinaan kepala sekolah untuk lebih selektif dalam merekomendasikan calon pemimpin sekolah.
“Dinas Pendidikan harus memilih figur kepala sekolah yang benar-benar siap dan bertanggung jawab, baik secara profesional maupun dalam etika berkomunikasi. Jika benar ada kepala sekolah yang ingin mundur hanya karena ketatnya pengawasan dana BOS, sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya sebelum memimpin sekolah. Jika perlu, untuk sementara yang bersangkutan dinonaktifkan,” tegas Ferry Isrop.
Ia menambahkan bahwa kepala sekolah adalah panutan bagi siswa dan harus memberikan contoh yang baik. Pernyataan yang terkesan mengeluhkan pengawasan dana BOS, menurutnya, menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap yang bersangkutan.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau terkait pernyataan kepala sekolah tersebut.
(Erwin – Kaperwil Sumsel Lubuklinggau, Musi Rawas)
