Banyuwangi, Jawa Timur — Pertanyaan mendasar kembali menggema di ruang publik: untuk siapa sebenarnya kekayaan sumber daya alam dikelola? Di tengah narasi pertumbuhan ekonomi daerah yang terus digaungkan, realitas sosial masyarakat justru memperlihatkan potret yang kontras dan mengkhawatirkan.
Koordinator Kawan Gibran Banyuwangi, Mohamad Saiful Rizal, secara tegas menyoroti kepemilikan saham emas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di PT Merdeka Copper Gold Tbk. Secara normatif, langkah investasi tersebut seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa manfaatnya belum dirasakan secara signifikan oleh rakyat di tingkat akar rumput.
“Alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, kepemilikan saham ini terkesan elitis menguntungkan secara makro, tetapi minim dampak langsung terhadap kebutuhan riil masyarakat,” tegas Rizal.
Kontras Pertumbuhan dan Realitas Sosial
Ironi tersebut semakin nyata ketika menengok kondisi sosial di sejumlah wilayah. Di Kecamatan Gambiran, misalnya, muncul konflik rumah tangga yang diduga dipicu oleh tekanan ekonomi. Fenomena ini bukan sekadar persoalan domestik, melainkan cerminan rapuhnya daya tahan ekonomi keluarga.
Ketika kebutuhan dasar sulit terpenuhi, relasi sosial ikut tergerus. Dapur yang tak lagi mengepul dengan layak menjadi simbol nyata bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif.
Data tingginya angka perceraian di Banyuwangi juga memperkuat sinyal bahaya. Banyak rumah tangga runtuh bukan karena hilangnya cinta, tetapi karena ketidakmampuan menghadapi tekanan ekonomi. Ini menjadi indikator serius bahwa distribusi kesejahteraan belum berjalan efektif, meskipun laporan statistik makro menunjukkan tren positif.
Alarm Keras: Pekerja Migran Meningkat
Fenomena meningkatnya jumlah pekerja migran asal Banyuwangi juga menjadi alarm keras. Jika pembangunan daerah benar-benar inklusif, seharusnya masyarakat tidak perlu mencari penghidupan hingga ke luar negeri.
Kondisi ini menegaskan bahwa lapangan kerja lokal belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Rendahnya biaya hidup tidak akan berarti tanpa penghasilan yang layak dan berkelanjutan.
Desakan Evaluasi Kebijakan Investasi
Dalam konteks ini, Rizal mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan investasi, khususnya terkait kepemilikan saham di sektor pertambangan emas.
“Pertanyaan dasarnya sederhana namun krusial: apakah skema ini benar-benar berpihak pada rakyat, atau sekadar mempercantik laporan keuangan daerah?” ujarnya.
Menurutnya, kekayaan alam Banyuwangi tidak boleh berhenti sebagai angka dalam neraca keuangan. Ia harus diwujudkan dalam bentuk nyata:
- penciptaan lapangan kerja,
- penguatan ekonomi keluarga,
- penurunan angka perceraian akibat tekanan ekonomi,
- serta pengurangan ketergantungan terhadap pekerjaan migran.
Ujian Keberpihakan
Banyuwangi bukan daerah yang miskin potensi. Sumber daya alam melimpah, investasi masuk, dan pertumbuhan ekonomi tercatat positif. Namun, yang sedang diuji hari ini bukan sekadar angka—melainkan keberpihakan.
Jika kesenjangan antara kebijakan dan kenyataan terus melebar, maka wajar jika publik mulai mempertanyakan arah pengelolaan kekayaan daerah.
Media Nasional Ganesha Abadi menilai, momentum ini harus menjadi titik balik—bahwa pembangunan tidak boleh hanya terlihat di atas kertas, tetapi harus benar-benar dirasakan hingga ke dapur rakyat.
(Redaksi).
