Surabaya – Aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar Aliansi Madura Indonesia (AMI) di depan rumah dinas dan kantor DPRD Surabaya, Minggu (28/7), menjadi puncak kemarahan publik terhadap rusaknya moral elite legislatif di Kota Pahlawan. Dipimpin langsung oleh Baihaki Akbar, SE., SH., aksi ini menyeret nama Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, dalam pusaran tudingan skandal yang mengguncang kepercayaan masyarakat.
Skandal bermula dari viralnya percakapan pribadi yang diduga milik Achmad Hidayat, mantan Sekretaris DPC PDIP Surabaya, terkait indikasi transaksi narkoba jenis ekstasi. Namun publik kian geram karena tidak ada tindakan dari Ketua DPRD. Justru, Adi Sutarwijono dinilai membiarkan, bahkan terkesan menutup-nutupi kasus tersebut.
Lebih mengejutkan, AMI mengungkap dugaan keterlibatan langsung Adi dalam perilaku menyimpang lainnya. Baihaki menyebut pihaknya menerima laporan dari masyarakat dan sumber internal hotel mengenai kebiasaan Adi yang disebut kerap menginap di hotel Surabaya dengan perempuan muda yang diduga bukan istrinya, bahkan terindikasi melibatkan anak di bawah umur.
“Kami punya data kuat. Ini bukan tudingan kosong. Jika Ketua DPRD terbukti melakukan pelanggaran moral berat, maka lembaga ini telah benar-benar kehilangan wibawa,” tegas Baihaki dalam orasi yang disambut teriakan kecaman dari massa aksi.
AMI menilai Adi gagal menjaga marwah lembaga DPRD. Tidak ada pembentukan tim etik, tidak ada klarifikasi publik, dan tidak ada tindakan tegas atas dugaan pelanggaran kader di lingkupnya. “Pembusukan lembaga ini dimulai dari pucuk pimpinannya,” ujar Baihaki.
Aliansi Madura Indonesia menyampaikan empat tuntutan tegas:
1. Pencopotan Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPRD Surabaya.
2. Pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas pribadi Adi terkait dugaan pelanggaran etik dan skandal hotel.
3. Proses hukum terhadap Achmad Hidayat atas dugaan transaksi narkotika.
4. Pembentukan tim etik independen oleh Dewan Kehormatan dan partai terkait.
Jika dalam waktu tujuh hari tidak ada tindakan nyata dari institusi terkait, AMI mengancam akan menggelar aksi lanjutan yang lebih besar serta mengajukan laporan resmi ke KPK, Komnas HAM, dan LPSK.
“Aksi ini adalah panggilan moral. Rakyat tak akan diam melihat kehormatan wakilnya diinjak-injak. Jika Ketua DPRD tidak bisa menjaga kehormatannya, maka rakyat akan merebut kembali kehormatan itu,” tutup Baihaki lantang.
(Redho)
